Saatnya Naikkan Tarif KA Ekonomi?

Pemerintah didorong mengumumkan rencana kenaikan tarif kereta api ekonomi. Kenaikan tarif diyakini dapat meningkatkan dan membantu pembenahan pelayanan kereta api ekonomi, yang selalu kekurangan subsidi dari pemerintah.

”Faktanya, Kementerian Keuangan tak mau menambah subsidi kereta api (KA) ekonomi. Maka, seharusnya Menteri Perhubungan berani, dengan realistis, mengumumkan rencana kenaikan tarif dengan bertahap. Bila tidak, jangan berharap perkeretaapian maju, sebaliknya malah hancur,” kata pengamat perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, Minggu (27/2/2011) di Jakarta.

12 Guru Kritis ini Pantang Menyerah...

Endro Hardjito, Ketua Komite SMA 1 Purwakarta, mencabut gugatannya kepada Lilis Yani Sugiati, mantan guru sekolah itu, dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, Yani dan 11 mantan guru lain meminta penegak hukum tetap mengusut dugaan penyimpangan anggaran SMA 1 Purwakarta.

Iran Bangun Pesawat Tempur Canggih

Angkatan Udara Republik Islam Iran memulai kegiatan untuk merancang dan membangun pesawat jet tempur tercanggih, kata siaran televisi berbahasa Inggris Press TV pada Minggu (27/2).

Brigadir Jenderal Mohammadreza Karshki, komandan Angkatan Udara Iran, pada Sabtu mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam proyek tersebut, yang masih dalam tahap awal.

Jet tempur tersebut dirancang berkemampuan serupa dengan F/A-18 buatan Amerika Serikat, sementara berbentuk seperti F-5E/F Tiger II, kata Press TV.

Pesawat pembom berkursi tunggal itu mampu mengintai pesawat musuh, melakukan perlawanan, membidik sejumlah tempat di darat, dan membawa berbagai jenis senjata dan peledak, kata laporan itu.

Iran pada Februari tahun lalu menyatakan telah berhasil menguji purna rupa pesawat tempur siluman, yang tak dapat dijejaki radar, karena bentuk fisik dan bahan badan pesawat tersebut. 


( disadur dari : mediaindonesia.com )

Aktivis 77/78 Kecam Dipo Alam

Dua pucuk pimpinan Aktivis 77/78, M Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy, menegaskan, Dipo Alam tidak pernah tergabung dalam aktivitas mereka sebagaimana disebut sejumlah kalangan.

"Mengingat banyak media menyebut dan mengait-ngaitkan Dipo Alam dengan komunitas kami, maka dengan ini kami tegaskan bahwa dia bukan Aktivis 77/78," kata keduanya di Jakarta, Minggu (27/2) malam. 

Menggelikan dan Memalukan

KOALISI memasuki tahap paling menggelikan sekaligus memalukan. Partai Demokrat sudah tak betah berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahkan dengan bermacam-macam ekspresi telah mendorong kedua partai itu agar keluar dari koalisi.

Akan tetapi, Golkar dan PKS tidak membacanya sebagai dorongan untuk keluar, apalagi merasa diusir dari koalisi, dengan argumentasi berbeda pendapat adalah perkara wajar dalam politik. Wajar sekalipun di dalam koalisi itu mereka acap berseberangan kepentingan politik. 

Tuduhan Korupsi Jadi Subversif Gaya Baru

Maraknya korupsi dan kebencian masyarakat atas tindak pidana tersebut dituding telah dimanfaatkan untuk menghancurkan lawan politik pemerintah.

Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut tuduhan korupsi tidak ada bedanya dengan tuduhan subversif yang dikenakan pemerintahan Soeharto pada lawan politiknya. 

Bambang Soesatyo Duga Presiden Berperan Gagalkan Hak Angket

Penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Anggapan tersebut diungkap anggota Komisi III Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti paling nyata tidak adanya kemauan politik Presiden memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak," ungkap Bambang dalam pesan singkat yang diterima mediaindonesia.com, Minggu (27/2). 

Dipo Alam Digugat Rp 101 Triliun

Pernyataan boikot media yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya dilaporkan pidana oleh Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat ( 25/2/2011 ), dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun. 

Asal Jujur, ITB Bisa Subsidi 100 Persen

Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan berbagai skema keringanan pembayaran biaya pendidikan selama berkuliah meski pernah menyebut bahwa biaya untuk masuk ITB di tahun 2011 mencapai Rp 55 juta per tahun. Sebaliknya, kejujuran dari orang tua mahasiswa juga dituntut agar subsidi bisa tepat sasaran.

Menurut Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Informasi, dan Kemitraan, Hasanudin Zainal Abidin, Jumat (25/2/2011), pihaknya ingin mengawali tumbuhnya mental kejujuran dan pembangunan karakter mahasiswa sejak mereka mendaftar masuk ITB.

Kami Harus Mencari Orang Seperti JK

Sudah lebih dari enam tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara Indonesia. Selama itu pula, pers diakui terus memberikan kritik kepada pemerintahan SBY.

"Kami membongkar isu-isu persoalan rakyat, seperti Ujian Nasional, kenaikan harga BBM, Pansus Beras di DPR dan sebagainya," kata Direktur Pemberitaan dan Program MetroTV, Suryopratomo, di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Buyung Sangat Kecewa pada Dipo Alam

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengaku sangat malu dan kecewa sekali atas pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam memboikot media yang menyerang pemerintah.

"Saya malu sedih dan kecewa berat atas pernyataan Dipo Alam tersebut," kata pengacara senior Adnan Buyung Nasution usai memberikan pandangan atas RUU Keistimewaan DIY di Komisi II DPR Senayan, Jakarta, Kamis.

Inilah Pasal yang Dikenakan Menjerat Dipo Alam

SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam akhirnya dilaporkan Media Indonesia dan Metro TV ke Mabes Polri, Sabtu (26/2). Tindakan ini dilakukan karena hingga tenggang waktu 3x24 jam, mantan aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang diajukan Media Indonesia danMetro TV.

Berikut ini, isi lengkap laporan dugaan tindak pidana yang diajukan Media Indonesia danMetro TV:

Jakarta, 25 Februari 2011 
No.369/OCK.II/2011

Kepada Yth.
Komisaris Jenderal Pol.Dr.Ito Sumardi 
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara R.I.
Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara R.I.
Jalan Trunojoyo No.3-Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

"Nyanyian" Nurdin Turun Pun Berkumandang di Anfield

Keinginan para pencinta sepak bola agar terjadi revolusi di tubuh PSSI tidak hanya disuarakan di Indonesia. Di luar negeri pun, "nyanyian" agar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid lengser dari kursi kepemimpinan juga dikumandangkan, seperti yang terjadi di Stadion Anfield, markas klub raksasa Inggris, Liverpool.

Seperti yang disampaikan seorang mahasiswa di London, Alfi Pangest, yang merupakanKompasianer, ia dan rekan-rekannya membentangkan spanduk "Nurdin Halid You'll Never Walk Again" saat menyaksikan duel Liverpool versus Sparta Praha di ajang Liga Europa, Jumat (25/2/2011) dini hari WIB. Inti tulisan ini jelas bahwa masyarakat Indonesia di luar negeri pun menuntut perubahan di PSSI.

Sayang, pesan tersebut, yang ingin disampaikan kepada dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, tidak tersampaikan lewat layar televisi. Pasalnya, tak satu pun kamera wartawan asing yang mengambil gambar spanduk itu. Namun menurut Alfi, hal tersebut patut diapresiasi, dan mereka bersedia melakukannya pada pertandingan-pertandingan lain di Inggris.

( disadur dari : kompas.com )

Khadafy seperti Hitler dan Pol Pot

Duta Besar Libya untuk PBB, Abdurrahman Shalgam, yang merupakan salah satu teman lama Kolonel Khadafy, mencela pemimpin Libya itu, Jumat (25/2/2011) malam waktu setempat, dan mendesak dunia untuk menghukum dia.

Shalgam, seorang sekutu Khadafy sejak keduanya masih sebagai pemuda radikal pada akhir tahun 1950-an, membandingkan tindakan Khadafy dengan orang-orang seperti Pol Pot dan Hitler. Shalgam, yang selama ini setia kepada Khadafy, kini mendukung para pengunjuk rasa di Tripoli.

Dewan Dukung Pembatasan BBM Subsidi Ditunda

Komisi VII DPR yang membidangi energi mendukung usulan Pemerintah agar program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2011 ditunda.

Pasalnya, Pemerintah mesti memantau kondisi ekonomi global saat ini yang ditandai dengan melambungnya harga minyak mentah dan nilai pangan. 

Mari Bikin Miskin Khadafy!

Pemerintah Inggris mengatakan akan membekukan seluruh harta milik pemimpin Libya, Moammar Khadafy, di Inggris sebagai satu upaya internasional untuk menekan diktator itu dari kekuasaannya, demikian kabar harian The Daily Telegraph pada Jumat (25/2/2011).    

Pemerintah-DPR Dinilai Langgengkan Mafia

Penolakan hak angket pembentukan Panitia Khusus Pajak di Sidang Paripurna DPR, dinilai membuktikan semakin kuatnya mafia pajak. Celakanya, pemerintah dan fraksi-fraksi pendukung di DPR yang menolak terbentuknya Panitia Khusus Pajak, berarti ikut memperkuat jaringan mafia pajak yang diduga didanai oleh perusahaan-perusahan besar.

Hal itu terungkap dalam diskusi publik Membongkar Mafia Pajak, yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Jakarta, Kamis (24/2/2011) sore tadi.

Diskusi publik yang dihadiri puluhan akti vis mahasiswa, menghadirkan empat pembicara, yaitu Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Sasmito Hadinegoro, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir.    

Mathius: Saat Gayus Keluar 68 Kali, Kewenangan Ada di Kejaksaan

Mantan Ketua Tim Independen, Irjen Pol Mathius Salempang blak-blakan soal keluarnya Gayus dari Rutan Kelapa Dua, Depok beberapa waktu lalu. Menurutnya saat Gayus keluar Rutan hingga 68 kali, kasus tersebut tidak lagi ditangani Kepolisian, melainkan kejaksaan.

"Saat Gayus keluar 68 kali, dia sudah tidak dalam wewenang kami. Jadi kami ingin meluruskan kalau polisi membiarkan Gayus keluar," ujar Mathius saat rapat antara Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) dengan Panja pajak Komisi III DPR, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

BHD Bantah Kasus Gayus Ganggu Stabilitas Nasional

Mantan Kapolri  Jenderal (purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD) menegaskan jika kasus Gayus Tambunan diungkap tidak menganggu stabilitas nasional. BHD membantah telah mengatakan kepada Ketua Komisi III DPR Benny Kaharman bahwa kasus ini menimbulkan goncangan negara.

"Pernyataan itu tidak pernah keluar dari kami," ujar BHD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(24/2/2011).

Susno Beberkan 13 Kebohongan yang Jebloskan Dia Penjara

Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji dituduh melakukan dua kejahatan utama. Yakni menerima suap Rp 500 juta dan mengkorupsi dana pengamanan pilkada sebanyak Rp 8,1 miliar. Alhasil, Susno dituntut 7 tahun penjara dan diminta mengembalikan uang hasil korupsi Rp 8,6 miliar.

Atas tudingan itu, Susno menyangkal keras-keras seperti terbaca dalam pledoinya yang ia bacakan di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (24/2/2011).

Tentara Libya Makin Gelap Mata, Masjidpun Diserang

Perang besar-besaran yang dikobarkan pimpinan Libya, Moammar Gaddafi, terhadap demonstran langsung diterjemahkan para tentara pendukungnya di lapangan secara membabi buta. Seorang saksi mata di kota di sebelah barat kota Tripoli menyatakan, satu unit pasukan telah menghancurkan sebuah masjid yang diduga menjadi sarang para demonstran. "Menara masjid diruntuhkan," ujarnya. 

Tolak Bom Demonstran, 2 Pilot Libya Lontarkan Diri Dari Pesawat

Kekuatan Muammar Gaddafi untuk menumpas gerakan revolusi rakyatnya semakin lemah seiring bertambah banyaknya militer yang membelot.

Rabu, dua pilot tempur Angkatan Udara Libya memilih melontarkan diri dari pesawat jet mereka daripada menjalankan instruksi untuk membombardir posisi demonstran di Benghazi, kota kedua terbesar di Libya yang selama ini menjadi pusat revolusi rakyat. Demikian dilaporkan situs Qureyna, mengutip sumber pejabat di markas komando Angkatan Udara.

Pesawat mereka, jet tempur Sukhoi buatan Rusia, dibiarkan menghujam padang pasir di wilayah Libya Timur.

Seorang saksi mata, Farag al-Maghrabi, bertemu dengan kedua pilot yang terjun dengan parasut mereka. Ia juga menyaksikan bangkai pesawat yang berserakan di padang pasir di dekat pelabuhan minyak Breqa, sekitar 710 kilometer di timur Tripoli.

Maghrabi mengatakan salah satu pilot, yang bernama Ali Omar Gadhafi, berasal dari suku yang sama dengan Muammar Gaddafi, suku Gadhadhfa.

( disadur dari : republika.co.id )

Hendropriyono Curiga Presiden Resmikan Proyek Fiktif

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebutkan ada satu megaproyek yang berencana diresmikan orang nomor satu Indonesia tersebut pada Sabtu, pekan ini. Sayangnya, investor megaproyek tersebut tak jelas latar belakang dan asal usulnya.

Hendro menyatakan, pada 2007, ia sempat menghadiri acara peletakan batu pertama megaproyek Bintan di Lagoi, Kepulauan Bintan, yang dilaksanakan oleh Menbudpar Jero Wacik. Tapi, ia tak mendengar kelanjutan proyek tersebut selesai atau tidak. 

Pemiskinan Petani Makin Meluas

Pemiskinan petani pangan semakin meluas. Pendapatan rumah tangga petani saat ini ada yang hanya Rp 300.000 per bulan. Itu pun kalau panen padinya dalam kondisi bagus dan iklim bersahabat. Perlu kebijakan revolusioner untuk mencegah pemiskinan petani yang semakin meluas.

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra produksi padi di wilayah pantai utara Jawa dari Karawang, Jawa Barat, hingga Tegal, Jawa Tengah, sejak Minggu hingga Selasa (22/2/2011), menunjukkan, pemiskinan petani memang nyata terjadi.

Tak Bangga Lagi Disebut Pak Tani...

Bertani, bagi Daldiri (67), kini tak ubahnya bak perjudian. Bekal ilmu bercocok tanam ataupun strategi menaksir cuaca tak bisa lagi diandalkan. Cuaca ekstrem dan merebaknya hama membuat bulir-bulir padi di sawah petani hampa. Di tengah harga gabah yang tak berpihak kepada petani, ia merasa dimiskinkan.…

” Saya sampai tak bangga lagi kalau ada yang menyebut saya ini Pak Tani. Beda dengan 30-an tahun lalu saat banyak orang naik haji dari hasil bertani. Sekarang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya lebih sering utang kepada tengkulak,” tutur petani di Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu, Selasa (22/2/2011).

Demonstran Libya : Kami Tak Punya Pilihan, Menang atau Mati.

Libya timur kini dikuasai oleh demonstran, termasuk kota terbesar kedua Benghazi, setelah berhari-hari konflik berdarah yang menewaskan banyak warga sipil. Di sini, militer Libya telah meletakkan senjata dan meninggalkan pos-pos mereka untuk bergabung bersama demonstran menuntut diakhirinya kekuasaan Muammar Gaddafi.

Wartawan Washington Post, Leila Fadel, melakukan perjalanan memasuki wilayah ini dari perlintasan Tobruk di timur laut Libya yang berbatasan dengan Mesir. Berikut laporannya yang dimuat Washingtonpost.com, Rabu (23/2):

Seribu Warga Libya Tewas Dalam Aksi Penggulingan Ghaddafi

Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengatakan provinsi di timur Libya Syrenaika tidak akan lama lagi berada di bawah kontrol kekuasaan Presiden Muammar Ghaddafi. Hal itu dikatakan dia setelah mendapat informasi dari Kedutaan Besar Italia di Tripoli, Rabu (23/2).

Menurut menteri Italia itu, sejauh ini sudah 1000 orang terbunuh di negara utara Afrika itu. "Kami tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang julah pasti warga Libya yang meninggal," ujarnya kepada repoter di Roma, Italia.

DPR: Jaksa Agung Jangan Lindungi Anak Buahnya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin ikut menyoroti sanksi yang dijatuhkan pihak Kejaksaan Agung kepada lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus perkara korupsi dan pencucian uang terdakwa Bahasyim Assifie.

Aziz meminta agar Jaksa Agung Basrief Arief tidak melindungi bawahannya.

"Saya minta agar Jaksa Agung Basrief Arief tidak melindungi bawahanya yang terbukti melakukan perbuatan tercela dengan menyalahgunakan kewenangan. Apalagi, tiga dari lima JPU kasus Bahasyim terbukti melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara," ujar Aziz ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (23/2). 

Boikot Media Cermin Kekerdilan Politik Dipo Alam

Cendikiawan dan tokoh agama menilai penyataan Sekretaris Negara Dipo Alam yang merespons kritik media terhadap pemerintah dengan aksi boikot, merupakan sebuah komunikasi politik yang keliru.

Din Syamsudin, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, menilai tindakan yang diambil Dipo merupakan sebuah sikap kekerdilan politik, sekaligus benih otoriterisme khas Orde Baru. Ia menilai boikot yang dilakukan oleh Dipo Alam hanya usaha untuk merebut hati Presiden SBY. 

'Metro TV' dan 'Media Indonesia' Somasi Dipo Alam

Metro TV dan Harian Media Indonesia mengajukan somasi terhadap Sekretaris Kabinet (Sekab) Dipo Alam, terkait pernyataannya yang memboikot kedua media massa tersebut.

Somasi diajulkan oleh penasihat hukum kedua media, OC Kaligis, Rabu (23/2). Kaligis meminta Dipo Alam agar mengakui kesalahan yang telah membungkam pers dan harus segera mencabut pernyataannya yang menekan pers dan menutup informasi terhadap pers. 

Ajakan "Revolusi Melati" Meluas

Gairah rakyat China untuk menjadi lebih baik kembali membuncah saat seruan "Revolusi Melati" kembali menjadi pesan di situs boxun.com. Situs itu minta agar tekanan kepada pemerintah lebih transparan dan menjamin kebebasan berpendapat.

Pembatasan BBM, Uji Coba atau Coba-coba ?

Uji coba pembatasan bahan bakar minyak (BBM) hari ini rupanya hanya dijalankan untuk menempel stiker. Tidak ada upaya pembatasan ataupun pengawasan dari pihak terkait untuk mensimulasikan secara riil kebijakan yang secara resmi akan dijalankan di bulan April tersebut.

Dipo Alam Terindikasi Melanggar Prinsip Pers Profesional

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot pemasangan iklan di beberapa media nasional mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip pers profesional. Pemerintah hanya berharap pemberitaan positif terhadap kinerja mereka.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menunjukkan sikap antikritik dengan pernyataan pemboikotan pemasangan iklan terhadap beberapa media nasional yang kritis terhadap pemerintah. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan pernyataan Dipo Alam menimbulkan dugaan bahwa pemerintah hanya berharap pemberitaan positif saja. 

Selama Timur Menjabat Kapolri, Intensitas Kekerasan Meningkat

Selama masa kepemimpinan Kapolri Timur Pradopo, terjadi peningkatan intensitas kekerasan secara tajam. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial, Poengky Indarti, di kantornya, Jakarta, Senin (21/2).

Imparsial menilai, dalam 100 hari masa kerjanya, Timur Pradopo tidak memberikan kontribusi positif. Timur juga dinilai gagal menjalankan 10 program penting yang ia janjikan saat dilantik Oktober 2010 silam. 

Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah, bukan FPI

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah, bukan justru membubarkan Front Pembela Islam.

"Ahmadiyah sudah semakin meresahkan masyarakat, karena ajarannya sangat menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, yakni Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad," katanya di Surabaya, Selasa (22/2).

Ia mengatakan hal itu di sela seminar memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang menampilkan Anas Urbaningrum (Demokrat), Aburizal Bakrie (Golkar), KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Ja'far Umar Thalib (Laskar Aswaja). 

Tak Pantas Dipo Mengancam Media

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menyatakan, pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang bahwa seolah media bisa dibungkam daya kritisnya kalau dapat iklan sangat melecehkan institusi media.

Mahfud: Saya Sedih Dengar Itu

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang boikot media yang kritis terhadap pemerintah pada 21 Februari lalu menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD.

Mahfud menyatakan kesedihannya mendengar informasi seputar pernyataan Sekretaris Kabinet itu. Apalagi, lanjutnya, kebebasan untuk pers sangat diperjuangkan.

Ngotot Batasi BBM Demi Pencitraan?

Pemerintah bersikeras pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus diberlakukan tahun 2011 ini. Kebijakan akan diberlakukan dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) terlebih dulu mulai April nanti. Selanjutnya pada 2013 diharapkan kebijakan ini sudah berlaku di seluruh Indonesia. 

Dengan diberlakukannya pembatasan BBM ini, maka semua kendaraan roda empat berpelat hitam dan merah akan dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi yakni premium dan solar. Hanya kendaraan roda dua, roda tiga, angkutan umum, yang masih diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. 

Bocah Pencuri Sawit Ditahan PTPN V, Polres Kampar Lapor KPAI

Seorang bocah kelas VI SD ditahan pihak PTP Nusantara V di LP Anak, Bangkinang, Riau karena dianggap mencuri rontokan buah kelapa sawit. Polres Kampar pun meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kampar.

"Kasus pencurian buah sawit ini sudah dilaporkan juga ke KPAID. Kita meminta pihak perlindungan anak dapat melakukan lobi kepada pihak perusahaan PTPN V untuk bersedia berdamai. Upaya perdamaian masih dilakukan," kata Kapolres Kampar, AKBP MZ Muttaqien dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (21/02/2011).

Seskab Dipo Alam Ancam Boikot Media yang Jelekkan Pemerintah

Kritikan kepada pemerintah yang disampaikan melalui pemberitaan, merupakan masukan berharga. Namun bila ada media massa yang secara sistematis memberitakan keburukan dinilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bisa menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah dan karenanya dapat diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo Alam.

Bapak Presiden, Bolehkah Saya Bertanya?

(Surat untuk Presiden SBY)

oleh : Agus Pambagio


Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, sudah sejak awal tahun 2011 ini saya semakin tidak memahami tugas dari masing-masing kementerian di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang Bapak pimpin. Selain persoalan koordinasi yang semakin tidak jelas, munculnya banyak Satuan Tugas selain (menurut saya) membebani anggaran negara, juga membuat rakyat seperti saya ini semakin bingung dan bertanya: mau dibawa ke mana sebenarnya negara ini?

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, persoalan yang membuat saya sama sekali tidak paham adalah munculnya berbagai kebijakan para menteri yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan energi di Republik ini. Untuk itu izinkan saya bertanya langsung kepada Bapak Presiden tentang beberapa hal di bawah ini:

Pertama terkait dengan pembangunan listrik 10.000 MW tahap I, yang dibangun atas bantuan Pemerintah China, menurut Menteri ESDM sampai hari ini sudah selesai 20%. Apakah betul demikian Bapak Presiden? Setahu saya baru 2 pembangkit dalam program 10.000 MW tahap I yang  beroperasi (mohon maaf kalau salah), yaitu PLTU Labuan dan PLTU Rembang. Itu pun sering terhenti karena muncul masalah.

Kemudian apa betul proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap I ini menggunakan batubara, sebagai energi primernya, yang harus diimpor dari China? Mengapa tidak bisa menggunakan batubara yang ada di Indonesia? Apa betul sebagai penyandang dana, China patut diduga sengaja menggunakan pembangkit yang hanya bisa dihidupkan dengan batubara asal China? Sehingga Indonesia akan terus bergantung pada impor batubara dari China jika semua PLTU program 10.000 MW tahap I beroperasi? Kalau ini benar seharusnya Bapak Presiden bisa mengambil tindakan tegas, bukan?

Kedua, apa benar berbagai proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang menggunakan dana pinjaman dan perjanjian pinjaman dananya (loan agreement) sudah ditandatangani, harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena Menteri Keuangan minta agar studi kelayakan (feasibility study) proyek dikaji kembali? Misalnya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Ini berakibat para Dirjen tidak berani bertindak untuk proses penyerapan pinjamannya. Begitu pula untuk proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan sebagainya.

Kalau boleh, sebagai rakyat yang awam akan seluk beluk pembiayaan proyek infrastruktur ingin bertanya pada Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati: apa dasar dan pertimbangan Bapak SBY mengangkat seorang Menteri Keuangan? Saya sebagai rakyat biasa merasa heran. Apakah karena beliau seorang mantan banker maka semua proyek yang menggunakan dana APBN harus dikaji ulang studi kelayakannya meskipun telah dibuat dan disetujui sebelumnya?

Kalau loan agreementnya sudah ditandatangani dan proyek sudah berjalan, apakah proyeknya harus dihentikan karena menunggu kajian studi kelayakan yang baru? Apalagi sampai hari ini koordinasi antara Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pengalihan stadion sepak bola Lebak Bulus untuk depo MRT belum beres.

Setahu saya dan hampir semua masyakat Jakarta sudah paham bahwa fasilitas MRT tahap I akan selesai dan dapat digunakan pada bulan Nopember 2016. Begitu pula kereta api ke bandara Soekarno-Hatta sudah harus ada kemarin. Kalau pada kesempatan rapat koordinasi di kantor Wapres, Menteri Keuangan masih mempertanyakan dan minta dibuatkan studi kelayakan baru, rasanya beliau bukan seorang Menteri Keuangan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat.

Mohon maaf Bapak Presiden, ini pendapat saya pribadi yang kurang paham atas birokrasi dan persoalan pembiayaan proyek investasi. Ketiga, apakah benar kalau kebutuhan gas untuk PLTGU Muara Tawar milik PT PLN dikorbankan oleh Badan Pengelola (BP) Migas demi meningkatkan produksi minyak di lapangan Duri milik PT Chevron Pacific Indonesia? Mengapa hak rakyat untuk memperoleh listrik harus dikorbankan, Pak SBY? Apakah hasil peningkatan produksi minyak itu lebih penting dan menguntungkan bagi bangsa ini bukan hanya bagi para pencari rente sektor migas, dalam arti lebih mensejahterakan rakyat?

Selain itu apakah benar selain PT PLN, kebutuhan PT PGN juga ikut dikorbankan sehingga beberapa industri di sekitar Banten yang menjadi konsumen PT PGN harus mengurangi dan bahkan berhenti beroperasi? Kasihan para buruhnya Pak, berapa banyak buruh dan keluarganya yang akan kesulitan membeli nasi dan lauk untuk makan 3 x sehari kalau pabrik tempat mereka bekerja harus mengurangi buruh atau tutup karena minimnya pasokan energi.

Keempat, mengapa keputusan untuk pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah sangat lamban, Pak SBY? Saya sudah sejak tahun lalu selalu membayangkan, alangkah majunya negara ini kalau subsidi BBM dicabut atau dikurangi secara bertahap, kecuali untuk angkutan umum berplat nomor kuning. Saya membayangkan jika uang subsidi yang jumlahnya puluhan triliun per tahun itu digunakan untuk membangun infrastruktur seperti double atau triple track jaringan rel kereta api Jakarta-Surabaya, pasti arus barang dan orang di lintas Jawa akan sangat cepat. Begitu pula di beberapa pulau lainnya, seperti Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, andaikan dana subsidi BBM itu digunakan untuk membangun pembangkit listrik yang rata-rata biaya investasinya sebesar Rp 2 triliun/pembangkit, pastinya kita tidak akan menikmati listrik yang hidup secara bergilir dan harus mengemis ke investor China yang pada akhirnya patut diduga akan menyusahkan kita semua. Bukankah kita sebenarnya dapat swasembada listrik dengan sumber energi primer dari batubara atau panas bumi atau gas yang kita punyai, Pak?

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, Profesor Stiglitz pernah mengatakan jika sebuah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya tetapi bangsa tersebut memanfaatkannya atau menjualnya hanya sebagai bahan mentah, bukan bahan jadi maka bangsa tersebut secara perlahan tapi pasti akan menjadi bangsa yang miskin absolut. Apakah Bapak Presiden setuju dengan pendapat itu? Kalau saya setuju Pak karena saat ini Indonesia memang hanya menjual sumber daya alam mentah (seperti gas, batubara, sawit dll) demi pemenuhan target penerimaan APBN, bukan sebagai barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih bagi bangsa ini.

Demikian surat saya Pak SBY dan saya sebenarnya tidak ingin mengganggu Bapak Presiden dengan berbagai pertanyaan itu tetapi sudah lama saya bertanya kepada para Menteri di Kabinet yang Bapak pimpin, namun saya tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga saat ini saya merasa perlu dan terpaksa  bertanya kepada Bapak Presiden SBY secara langsung melalui surat ini. Salam hormat, Agus Pambagio (penduduk Jakarta pemegang KTP No 09.5407.190859.0028).


( disadur dari : detiknews.com )

PPP: Bubarkan Ahmadiyah, Pertahankan FPI

Partai Persatuan Pembangunan secara resmi meminta pemerintah mempertahankan organisasi massa Front Pembela Islam. Sebaliknya, PPP menuntut Jemaah Ahmadiyah yang justru dibubarkan.

"PPP tak setuju apabila FPI dibubarkan. FPI adalah aset bangsa. Pemerintah tidak akan tenang bekerja apabila FPI dibubarkan," kata Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.

Forum Umat Islam Ultimatum Pemerintah

Forum Umat Islam (FUI) mengancam pemerintah, jika sampai 1 Maret 2011 tidak membubarkan Ahmadiyah, massa FUI akan menginap di istana.

"Ahmadiyah dibubarkan atau istana yang dibubarkan," ujar Sekjen FUI, Muhamad Alkhathtath, usai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, Jumat, 18 Februari 2011.

Pemprov Riau Kritisi Larangan Kerabat Pejabat Ikut Pemilu Kada

Pemerintah Provinsi Riau menentang revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang majunya kerabat terdekat kepala pemerintah sedang menjabat untuk ikut pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).

Zulkarnain Kadir, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Pemerintah Provinsi Riau kemarin, Jumat (18/2), mengatakan revisi undang-undang tersebut mencederai hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. 

Pemerintah Benarkan Anggaran Pendidikan Dipotong untuk Pemilu Kada

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan membantah sudah ada pemotongan anggaran daerah yang sebenarnya untuk pendidikan dan kesehatan guna penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Ia pun memilih menggunakan kata 'diambil' daripada dipotong. 

Ahmadiyah Menolak Stigma Eksklusif

Malam ini Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ahmadiyah. Selain soal tragedi Cikeusik, dewan juga bicara dari hati ke hati dengan komunitas ini.

Kepada anggota dewan, Amir Jamaah Ahmadiyah, Abdul Basith menerangkan, di Indonesia Ahmadiyah berstatus sebagai badan hukum pada tahun 1953 yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman. 

Kebiasaan Byar-pet PLN, Belum Hilang

Pemadaman listrik yang berlangsung cukup lama di Bandarlampung dikeluhkan masyarakat di kota itu. "Terus terang pemadaman yang berlangsung sehari ini memotong pendapatan saya, karena usaha saya sangat bergantung pada listrik," kata Sulaeman, pengusaha warnet di Kecamatan Sukarame, Selasa (15/2/2011).

Setiap akan berlangsung pemadaman dalam jangka waktu yang panjang di Bandarlampung, PLN tidak memberitahu terlebih dahulu melalui media massa, sehingga dia dan pelanggan lainnya tidak sempat melakukan persiapan.

Menteri Kok Bikin Presiden "Hilang Muka"

Budayawan Mohammad Sobary menyambut baik instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan organisasi masyarakat anarkistis. Namun, Sobary mengatakan bahwa ketegasan 

Mesir Tidak Akan Sama dengan Indonesia

Pejabat senior Gedung Putih tengah mempelajari sejumlah revolusi global dan transisi politik yang menjadi tren dan di antaranya dijadikan upaya untuk menumbangkan rezim Hosni Mubarak di Mesir dan mengalihkan kekuasaan secara permanen ke tangan demokrasi.

Badan studi kebijakan luar negeri Presiden AS Barack Obama telah menyurvei transisi di Asia, Eropa, serta Amerika Selatan saat badan ini mempelajari kemungkinan masa depan Mesir menyusul tumbangnya kekuasaan Presiden Hosni Mubarak. Studi yang berangkat dari preseden historis ini berlangsung saat terdapat kekhawatiran di AS bahwa Ikhwanul Muslimin berupaya mengambilalih kekuasaan di Mesir dan menggunakan Republik Islam Iran sebagai kiblat.

FPI Ancam Gulingkan SBY

Front Pembela Islam (FPI) menilai pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas anarkis tak bermutu. FPI bahkan mengancam akan menggulingkan Presiden seperti Ben Ali di Tunisia, jika terus melanjutkan pernyataannya.