Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan membantah sudah ada pemotongan anggaran daerah yang sebenarnya untuk pendidikan dan kesehatan guna penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Ia pun memilih menggunakan kata 'diambil' daripada dipotong.
"Bukan dipotong, tapi diambil. Misalnya, anggaran itu direncanakan untuk pendidikan Rp5 miliar. Tapi karena ada pemilu kada, tidak dapat segitu. Jadi yang diberikan ke pendidikan hanya Rp2 miliar. Sisanya untuk pemilu kada," jelasnya kepada Media Indonesia, Kamis (17/2).
Ia pun tak membantah, banyak daerah yang anggaran pemilu kadanya diambil dari pos pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, kedua pos ini mempunyai anggaran tertinggi. "Karena yang menyedot banyak anggaran itu kesehatan dan pendidikan, di samping infrastruktur."
Masalah pengambilan uang dari pos pendidikan dan kesehatan ini pun diserahkan sepenuhnya ke daerah sebagai pelaksana pemilu kada. Pemerintah pun tampaknya enggan membebankan biaya pemilu kada ke APBN.
"Ini kan namanya pemilu kada, local election. Tanggung sendiri dong dari dana APBD-nya. Kan sudah ada alokasi dana dari pusat ke daerah, seperti DAU, DAK, atau dana bagi hasil. Kalau dibebankan ke pusat, nanti pusat tidak ada uang. Membiayai kepentungan pusat bagaimana? Pusat kan juga punya kepentingan-kepentingan lainnya," ujarnya.
( disadur dari : mediaindonesia.com )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar