Negri Para Satgas, Birokrasi Pun Jadi Kantong Sampah…?

Presiden Yudhoyono bertindak cepat begitu menerima laporan kondisi Mesir, memanas dan begitu mencekam. 6000 lebih nyawa WNI yang ada di Mesir terancam hidupnya. Bila bukan terancam secara nyawa, maka yang pasti secara ekonomi dan sosial WNI sangat rentan posisinya.

Negeri Ini Terlalu Banyak Politisi

Sebagai pengusaha yang dipastikan supersibuk, Sandiaga Uno ternyata masih bersahabat. Setidaknya hal itu ditandai dengan respons cepat berkomunikasi kapan saja. Email-email dari pembaca dijawab dengan cepat.

Pengusaha muda dengan total aset 245 juta dollar AS—tiga tahun lalu—berada di peringkat ke-63 orang terkaya di Indonesia. Perjalanan hidupnya beragam, mengecap pahit-manis dunia kerja sebelum menjadi pengusaha sukses.

RI Evakuasi WNI dari Mesir

Terus memburuknya kondisi politik dan merebaknya aksi kerusuhan di Mesir selama tujuh hari ini memaksa Pemerintah Indonesia, Senin (31/1) malam, mencarter sebuah pesawat Boeing 747 Garuda untuk ke Mesir guna mengevakuasi WNI dari negeri itu.

”KBRI akan menerapkan kebijakan skala prioritas bagi WNI (warga negara Indonesia) yang akan dievakuasi, misalnya kaum wanita, anak-anak, dan warga yang merasa sudah tidak aman di tempat tinggal mereka,” ujar Koordinator Perlindungan WNI dari Kedutaan Besar RI (KBRI) Kairo Teguh Isgunanto kepada wartawan Kompas Musthafa Abd Rahman di Kairo, Mesir, Senin.

Polri Lindungi Para Jenderalnya

Penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan di kepolisian kembali dipertanyakan. Kali ini sorotan terarah pada hasil sidang kode etik dan profesi di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap terperiksa AKP Sri Sumartini alias Tini, mantan penyidik Bareskrim Polri.

Komisi kode etik dan profesi menyimpulkan, tidak ada suap dari pihak mana pun yang diterima Tini selama penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Gayus tahun 2009. Sidang kode etik berlangsung tertutup sehingga para pewarta tidak mengetahui apa saja yang terungkap dalam persidangan.

Tini hanya terbukti melakukan tiga pelanggaran yakni terkait perubahan status tersangka Roberto Santonius, perubahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, serta pertemuan dengan jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan di Hotel Krystal, Jakarta Selatan. Tini diganjar dengan rekomendasipemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Putusan itu bertolak belakang dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut Tini terbukti menerima suap berkali-kali selama penyidikan. Majelis hakim yang menjatuhkan vonis dua tahun terhadap Tini menilai, Tini terbukti menerima uang Rp 1,5 juta dari Roberto Santonius. Uang itu bagian dari Rp 5 juta pemberian Roberto. Sisa uang dibagi ke Arafat dan AKBP Mardiyani.

Putusan sidang kode etik juga bertolak belakang dengan penyidikan Polri sendiri yang dilakukan tim independen pimpinan Irjen Matius Salempang.

Lindungi jenderal menguat 

Donal Fariz, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai, putusan komisi kode etik itu semakin menguatkan adanya upaya Polri melindungi para perwira tinggi yang diduga terlibat kasus Gayus. Komisi seakan menutup-nutupi perubahan status Roberto dari tersangka menjadi saksi terkait aliran dana ke Gayus.

"Penyidik di level Arafat dan Sri Sumartini tidak memiliki kuasa yang lebih strategis untuk merubah status. Yang bersangkutan (Arafat) sudah katakan ada level petinggi yakni Brigjen (Pol) Edmond Ilyas (saat itu menjabat Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim) yang punya kewenangan atau sebagai otak dari perubahan status," ujarnya.

Seperti diketahui, saat sidang di PN Jaksel Senin (4/10/2010), Arafat mengaku perubahan status Roberto atas perintah Edmond setelah Roberto menemui Edmond. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kata Arafat, Roberto mengaku menyerahkan uang ke Edmond dan Kombes Pambudi Pamungkas (saat itu kanit) untuk mengubah status.

Gayus juga menyebut hal yang sama. "Itu perintah Edmond. Roberto yang cerita ke saya," kata Gayus di sela-sela sidang Senin (4/10/2010).

Vonis lain diragukan 

Setelah vonis terhadap Tini, komisi akan memeriksa lima terperiksa lain yakni Brigjen (Pol) Edmond, Brigjen (Pol) Raja Erizman, Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, dan AKBP Mardiyani. Sama seperti Tini, sidang akan berlangsung tanpa pantauan publik.

Melihat vonis Tini, Donal meragukan hasil sidang terhadap para terperiksa itu. Pasalnya, komisi telah mengabaikan vonis Tini di PN Jaksel yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Apalagi pemeriksaan terhadap terperiksa yang belum berkekuatan hukum. Kita lebih percaya terhadap putusan hakim," paparnya.

"Kalau hasil pemeriksaan berbeda, itu mengindikasikan kuat Polri melindungi jenderal-jenderalnya. Kalau Polri berupaya saling melindungi, tidak akan terbongkar siapa sesungguhnya mafianya. Polri hanya bersih di pinggir-pinggir saja, membersihkan para perwira menengah. Sementara para jenderalnya dilindungi," ujar Donal.

( disadur dari : kompas.com )

Ambang Batas Kesabaran Rakyat

Repetisi kegaduhan politik yang sarat dengan kalkulasi kepentingan pada 2010 dan mubazir tanpa agenda yang jelas bagi rakyat tampaknya akan terulang pada 2011. Bahkan, mungkin lebih tinggi intensitasnya. Ingar-bingar politik diawali dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang monarki dan demokrasi yang dikaitkan dengan Rancangan Undang- Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini berlanjut dengan keprihatinan beberapa tokoh agama yang menganggap kebijakan pemerintah dinilai sebagai pembohongan publik. Pernyataan itu bak gayung bersambut dengan persepsi masyarakat yang juga mulai kehilangan kesabaran karena politik pencitraan menghina logika publik.

Peraih Nilai Tertinggi Kesulitan Biaya

 Muhammad Wildan Rabbani Kurniawan (17) meraih nilai terbaik untuk hasil ujian nasional tingkat SMA se-Jawa Timur. Wildan meraih nilai total 57,20 dari enam mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia (9,00), Bahasa Inggris (9,20), Matematika (10,00), Fisika (9,75), Kimia (9,75), dan Biologi (9,50). Prestasi bagus itu tidak hanya membanggakan dan membuatnya bahagia, tetapi sekaligus waswas.

Yang Miskin Susah Kuliah...

Sejumlah mahasiswa dari keluarga miskin terancam tidak bisa kuliah di Universitas Jember (Unej), Kabupaten Jember, Jawa Timur, karena tidak memiliki biaya daftar ulang.
Ahmad Ainun Nadjib dan Hermawan Bagus, misalnya. Meskipun lolos pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), keduanya tidak bisa melakukan daftar ulang karena keterbatasan biaya.

Militer Mesir Berbalik Dukung Rakyat

Pendulum politik di Mesir berubah. Pihak militer yang semula pro status quo,kini berbalik menyokong gerakan kaum revolusioner yang hendak menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak.

Pihak militer dalam sebuah pernyataannya, Senin (31/1/2011), menyebutkan, tuntutan rakyat Mesir "sah". Mereka pun berjanji tidak akan menumpas protes massal anti-pemerintah yang dijadwalkan berlangsung Selasa (1/2/2011).

Tim Evakuasi Tak Bisa Keluar Bandara

Tim Pendahulu (Advance) Satuan Tugas Evakuasi WNI di Kairo yang dipimpin Marsekal Madya Sukirno KS akhirnya hanya bisa menunggu di ruang tunggu VIP Bandar Udara Internasional Jeddah, Arab Saudi.