Penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Anggapan tersebut diungkap anggota Komisi III Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.
"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti paling nyata tidak adanya kemauan politik Presiden memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak," ungkap Bambang dalam pesan singkat yang diterima mediaindonesia.com, Minggu (27/2).
Bambang juga menilai pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan dalam pemerintahan SBY dan berhasil dituntaskan hanyalah koruptor yang memiliki kekuatan politis lemah. Selain itu, gagalnya hak angket lolos saat paripurna dinilai ada peran SBY yang sangat kuat di dalamnya.
"Penolakan mayoritas anggota DPR atas usul hak angket pajak tak bisa dipisahkan dari posisi dan peran Presiden SBY. Sebab, penolakan dalam rapat paripurna DPR dimotori oleh Fraksi Partai Demokrat yang jumlah kursinya paling banyak," jelasnya.
Politik Demokrat dalam menggugurkan hak angket perpajakan itu juga mencerminkan kehendak politik Partai Demokrat (PD). Bambang juga melihat ancaman reshuffle menunjukkan ketakutan Demokrat itu sendiri.
"Teror petinggi PD tentang reshuffle kepada semua anggota koalisi justru memperlihatkan ketakutan mereka yang luar biasa jika usul hak angket itu lolos. Kalau Fraksi PD dan pemerintahan SBY bersih serta independen, mengapa harus takut membongkar jaringan mafia pajak di negara ini?" ujarnya.
( disadur dari : mediaindonesia.com )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar