Senin, 31 Januari 2011

Pembatasan BBM Berpotensi Pemakzulan Presiden



Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang salah untuk mengurangi atau menghilangkan subsidi. Seharusnya pemerintah mencari cara lain yang lebih rasional.

Hal ini diungkapkan Kurtubhi, pengamat perminyakan, di sela-sela seminar bertema "Pembangunan Minus Kesejahteraan" di hotel Le Meridien Jakarta, Senin (31/1).

Inilah Solusi Indonesia Keluar dari Keterpurukan




Untuk bangkit dari keterpurukan bangsa Indonesia hanya ada dua solusi terpadu. Yakni revolusi kebudayaan serta perombakan sistem kenegaraan. 

Hal itu disampaikan Liem Siok Lan, salah satu mantan penasihat Thaksin Sinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, di Jakarta, Senin (31/1).

Hukum Bukan Balas Dendam



SEMBILAN belas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima cek perjalanan saat memilih Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Mereka harus mendekam di dalam rumah tahanan sampai proses peradilan kepada mereka selesai dijalankan.

Bekas Sekretaris Burhanuddin Abdullah Didakwa Halangi KPK



Bekas Sekretaris mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, Mieke Henriett Bambang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengambilan sejumlah dokumen dalam laci meja komputer ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor BI.

Hal ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Syahroli dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Senin (31/1).

Sjahrori mengatakan, pengambilan sejumlah dokumen itu terkait dengan penyidikan KPK dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) yang melibatkan Burhanuddin Abdullah. "Perbuatan terdakwa yang mengetahui petugas KPK melakukan penyidikan, penyegelan, penggeledahan terhadap dokumen di dalam lemari meja komputer dan diserahkan ke Bondan Marpanji adalah perbuatan yang secara sengaja merintangi penyidikan," terang Syahroli.

Seperti diketahui, Burhanuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi dalam aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Kini ia sudah menghirup udara bebas. Dia terbukti melakukan tindak korupsi karena menyetujui pemberian sejumlah uang dari YPPI
( disadur dari : vivanews.com )

Daftar 8.000 Pejabat Negara yang Naik Gaji



Jika tidak ada aral melintang, pemerintah tahun ini akan menaikkan gaji sekitar 8.000 pejabat negara. Bukan hanya untuk Presiden, melainkan juga seluruh pejabat negara lainnya.

Yang dimaksud dengan pejabat negara, menurut Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Nasution, adalah mereka yang disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan. Ada sejumlah ketentuan bagi klasifikasi pejabat negara. Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggarannya membayar kenaikan gaji ribuan pejabat negara tersebut jika memang disetujui tahun ini. 

China Sensor Berita Mesir di 'Twitter' Lokal


Khawatir dengan menularnya efek Facebook dan Twitter di Mesir, China dikabarkan menyensor kata 'Egypt' pada layanan mikroblog lokal mereka, Sina Weibo.
Seperti dikutip dari situs CBSNews, pencarian kata 'Egypt' pada Sina Weibo, akan memunculkan hasil pencarian bertuliskan "Sesuai dengan hukum peraturan dan kebijakan yang berlaku, hasil pencarian tidak bisa diperlihatkan."

Di Ujung Penentuan Masa Depan Mesir


Biasanya, hari Sabtu adalah awal pekan yang sibuk di Mesir. Tapi, alih-alih bekerja, ribuan orang justru tumpah di Lapangan Tahrir Square, yang terletak di pusat kota Kairo, Sabtu 29 Januari 2011. 
Hari itu adalah hari kelima di mana warga Mesir melakukan aksi unjuk rasa besar untuk menuntut 'lengsernya' rezim otokratik yang telah berkuasa selama 30 tahun terakhir, Presiden Hosni Mubarak.

Pesan Israel: Jangan Ganggu Hosni Mubarak



Israel menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) dan beberapa sekutu lainnya di Eropa untuk tidak mengkritik Presiden Mesir, Hosni Mubarak, yang kekuasaannya tengah digoyang massa. Israel mengatakan bahwa kritikan terhadap Mubarak di tengah gelombang demonstrasi atas pemimpin berusia 82 tahun itu hanya akan membuat situasi di Mesir semakin tidak stabil.

Besok, Aksi Sejuta Orang Siap Guncang Kairo



Gelombang demonstrasi anti Presiden Hosni Mubarak terus berlanjut di Mesir. Bahkan muncul rencana untuk menggelar aksi lebih dari sejuta orang di Ibukota Kairo pada Selasa esok. 

Bibit-Chandra Dilarang Rapat dengan DPR


Komisi III DPR RI menyepakati bahwa dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, tidak diperkenankan ikut hadir dalam rapat dengan Komisi hingga akhir masa jabatan mereka. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi III Nasir Jamil usai rapat internal komisi, Senin, 31 Januari 2011.

Jet-jet Tempur Mesir Awasi Demonstran


Sejumlah helikopter dan jet tempur Angkatan Udara Mesir terbang rendah di Kairo, Minggu (30/1/2011) malam, di atas para demonstran yang memadati pusat kota. Truk-truk pasukan tambahan juga terlihat di Lapangan Tahrir, tempat pemrotes memusatkan diri untuk menuntut diakhirinya kekuasaan Presiden Hosni Mubarak.

Segeralah Menyingkir dari Mesir



Berbagai negara di belahan dunia memperingatkan warganya untuk tidak mengunjungi Mesir. Sejumlah negara bahkan mulai mengevakuasi warganya, Minggu (30/1/2011), saat protes berdarah anti-pemerintah memasuki hari ke tujuh.

Merasa Benar, Paskah Siap Ditembak Mati


Mantan Ketua DPP Golkar Abdul Ghafur menyatakan bahwa kondisi mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta di dalam tahanan sangat baik. Namun, meski berada di balik sel, Paskah tetap merasa tidak bersalah dan menyatakan dirinya siap ditembak mati apabila memang bersalah.

"Paskah bahkan bilang jangankan satu-dua hari, ditembak mati pun dia berani kalau memang dia bersalah. Ini merupakan tanda bahwa dia yakin betul dia tidak bersalah," ungkap Ghafur, Minggu (30/1/2011), setelah menjenguk Paskah di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta.

Ghafur mengungkapkan, Paskah tampak santai dan nyaman menghadapi proses hukum yang sudah di depan mata. Bukan hanya Paskah, dua politisi Golkar yang lain, yakni Martin Brian Seran dan Ahmad Hafid Zamawi, juga tidak tampak gentar. Tiga politisi tersebut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dititipkan di rutan tersebut sejak Jumat (28/1/2011).

Empat politisi Golkar yang lain ditahan di Rutan Salemba, yakni TM Nurlif, Baharuddin Aritonang, Asep R Sudjana, dan Reza Kamarullah. Politisi Golkar ini merupakan anggota DPR Komisi IX tahun 1999-2004. Mereka diduga terlibat dugaan suap cek perjalanan senilai total Rp 24 miliar dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

"Saya tahu mereka ini pejuang. Sebagai tokoh pejuang, mereka tidak akan takut menjalani ini semua," ujarnya.Ghafur meminta KPK untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih. "Kenapa yang lain bebas, sementara kawan-kawan kami ditahan. Kami solider dan kami mulai dari Pak JK, Pak Aburizal, Pak Akbar, kami semua berjuang dan meminta kasus ini supaya jernih dan proses hukum berjalan gamblang tidak dipolitisasi," tandasnya.
( disadur dari : kompas.com )

Negara Dikelola dengan Manajemen Bingung



Dibatalkannya perubahan tarif kereta api (KA) kelas ekonomi oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, merupakan bukti kuat bahwa saat ini Indonesia memang dikelola dengan model manajemen 'BINGUNG'.  Selain bingung memutuskan bagaimana menangani suatu kasus,  juga bingung mengelola dan menangani protes publik yang muncul.

Bohong Itu Indah



Ternyata tidak hanya small yang is beautiful. Lies ternyata juga is beautiful. Itu tampak dari tarik ulur kebohongan publik. Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah pemerintah melakukan itu terkait data keberhasilan pemerintah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tapi mari kita sejenak mengkritisi angka dan fakta seputar itu. Data dari BPS menyebut tahun 2010 Indonesia surplus beras. Tak sedikit jumlah 'kelebihan' yang dirilis, karena kuantitasnya mencapai 4,325 juta ton.

Anatomi Kekuasaan SBY



Hakikatnya pemerintahan SBY terlahir dari rahim reformasi. Partai Demokrat (PD) yang dinakhkodai SBY juga bukan partai masa lalu bentukan era Orde Baru, kendati personelnya banyak juga lompatan dari partai pra reformasi.

Pemerintahan SBY terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang berkomitmen melakukan perubahan. Kemenangan PD sangat fenomenal semula sekitar 7,45% di tahun 2004. Tapi di tahun 2009 melakukan lompatan besar mencapai perolehan dukungan tiga kali lipat suara hingga bisa mengalahkan seniornya, Partai Golkar & PDIP sekitar 20%.

Gubernur Jatim Minta Maaf dan Akan Tegur Kadis PU Bina Marga



Ngelencernya puluhan pejabat Dinas PU Bina Marga Jatim mendapat perhatian Gubernur Soekarwo. Gubernur berjanji akan memanggil dan menegur secara tertulis terhadap Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga, Gentur Prihantono.

Sikap tegas gubernur tersebut setelah media mengungkap kepergian 67 pejabat Dinas PU Bina Marga ke Singapura yang diduga dilakukan diam-diam.