VIVAnews - DPRD Kota Yogyakarta melangsungkan Sidang Paripurna menanggapi pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, hari ini. Dalam sidang ini, Fraksi Demokrat berbeda pendapat dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.
.....menyajikan berita terhangat dari seluruh penjuru dunia, yang kami kumpulkan dari sumber terpercaya.....
Kamis, 13 Januari 2011
126 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Kasus Century
Jakarta - Inisiator hak angket Century yang tergabung dalam Tim 9 langsung mempersiapkan peluru untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Sebanyak 126 tandatangan yang sudah terkumpul dan akan segera diserahkan ke Badan Musyawarah DPR untuk diajukan sebagai ajuan penggunaan hak menyatakan pendapat.
"Kami akan tetap menyelesaikan kasus Bank Century,
"Kami akan tetap menyelesaikan kasus Bank Century,
Pram: SBY Tak Perlu Khawatir Digulingkan
Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu mengkhawatirkan adanya impeachment yang dinilai makin realistis pasca putusan MK yang memperingan syarat menggulingkan pemerintahan. Presiden SBY cukup berkonsentrasi menjalankan aturan UU dengan sebaik-baiknya supaya tidak terancam digulingkan.
"Putusan MK memang akan membuat suhu politik lebih dinamis, tapi penguasa dalam hal ini presiden sejauh tidak melanggar perundangan tidak perlu khawatir adanya pemakzulan," ujar Pram saat dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2011).
"Putusan MK memang akan membuat suhu politik lebih dinamis, tapi penguasa dalam hal ini presiden sejauh tidak melanggar perundangan tidak perlu khawatir adanya pemakzulan," ujar Pram saat dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2011).
Presiden Harus Hati-Hati atas Pemakzulan
JAKARTA--MICOM: Pemerintah perlu berhati-hati terhadap ancaman pemakzulan. Anggota DPR mengancam akan melakukan penggalangan hak menyatakan pendapat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra memperingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap terbukanya peluang pemakzulan. Menurutnya putusan MK sudah melenggangkan jalan pemakzulan.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra memperingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap terbukanya peluang pemakzulan. Menurutnya putusan MK sudah melenggangkan jalan pemakzulan.
Hanya Gayus Boleh Berbohong
SISTEM hukum kita membolehkan seorang tersangka berbohong atau tidak menjawab yang benar. Dengan sistem itu, adalah tugas jaksa dan polisi untuk membongkar kebohongan seorang penjahat.
Dalam kasus Gayus Tambunan yang mengguncang dan memalukan, kesulitan justru muncul ketika terjalin simbiosis kebohongan. Ini negara yang tidak dikuasai secara formal oleh mafia yang piawai siasat dan kebohongan, tetapi ini pula negara yang lembaga antimafia berdiri secara formal. Artinya negara sesungguhnya memerangi kebohongan.
Dalam kasus Gayus Tambunan yang mengguncang dan memalukan, kesulitan justru muncul ketika terjalin simbiosis kebohongan. Ini negara yang tidak dikuasai secara formal oleh mafia yang piawai siasat dan kebohongan, tetapi ini pula negara yang lembaga antimafia berdiri secara formal. Artinya negara sesungguhnya memerangi kebohongan.
Presiden Israel 2000-2007 Terbukti Memperkosa
VIVAnews - Presiden Israel periode 2000-2007, Moshe Katsav, dinyatakan bersalah pada Kamis pagi, 30 Desember 2010, atas tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hakim membenarkan semua pernyataan saksi dan menyebut Katsav sebagai seorang pembohong.
Mau Bertemu PM Israel, Wajib Copot Bra
VIVAnews - Stasiun berita Arab, Al Jazeera,memprotes kantor perdana menteri (PM) Israel, Rabu 12 Januari 2011. Pasalnya, wartawati Al Jazeera merasa dilecehkan setelah disuruh mencopot penutup buah dada (bra) oleh tim keamanan ketika akan mewawancarai PM Benjamin Netanyahu.
Menurut laman harian Haaretz,
Menurut laman harian Haaretz,
Orang Miskin Paling Banyak di Pulau Jawa
VIVAnews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat data kemiskinan di Indonesia masih cukup besar dan tidak merata. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya (55,83 persen) menetap di Pulau Jawa.
Plh Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Prasetijono Widjojo menyatakan
Plh Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Prasetijono Widjojo menyatakan
Langganan:
Postingan (Atom)