PPP: Bubarkan Ahmadiyah, Pertahankan FPI

Partai Persatuan Pembangunan secara resmi meminta pemerintah mempertahankan organisasi massa Front Pembela Islam. Sebaliknya, PPP menuntut Jemaah Ahmadiyah yang justru dibubarkan.

"PPP tak setuju apabila FPI dibubarkan. FPI adalah aset bangsa. Pemerintah tidak akan tenang bekerja apabila FPI dibubarkan," kata Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.

Forum Umat Islam Ultimatum Pemerintah

Forum Umat Islam (FUI) mengancam pemerintah, jika sampai 1 Maret 2011 tidak membubarkan Ahmadiyah, massa FUI akan menginap di istana.

"Ahmadiyah dibubarkan atau istana yang dibubarkan," ujar Sekjen FUI, Muhamad Alkhathtath, usai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, Jumat, 18 Februari 2011.

Pemprov Riau Kritisi Larangan Kerabat Pejabat Ikut Pemilu Kada

Pemerintah Provinsi Riau menentang revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang majunya kerabat terdekat kepala pemerintah sedang menjabat untuk ikut pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).

Zulkarnain Kadir, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Pemerintah Provinsi Riau kemarin, Jumat (18/2), mengatakan revisi undang-undang tersebut mencederai hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. 

Pemerintah Benarkan Anggaran Pendidikan Dipotong untuk Pemilu Kada

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan membantah sudah ada pemotongan anggaran daerah yang sebenarnya untuk pendidikan dan kesehatan guna penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Ia pun memilih menggunakan kata 'diambil' daripada dipotong.