Kalau Kau Buka, Jadi Pahlawan Kau, Gayus...

Mantan pegawai penelaah keberatan pajak yang terjerat kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang, Gayus Halomoan Tambunan, memenuhi permintaan Panja Mafia Pajak Komisi III untuk hadir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/7/2011). Gayus yang ditemani kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, diminta Panja untuk membuka semua penyimpangan dalam sistem perpajakan yang ia ketahui. Panja menilai, Gayus terlalu lugu.

Presiden Pidato, Nahdliyin Bubar

Lebih dari separuh Nahdliyin yang mengikuti Peringatan Hari Lahir ke-85 Nadhlatul Ulama meninggalkan stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/7/2011). Hal ini terjadi beberapa saat sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato pada hari jadi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Pantauan Kompas.com, Nahdliyin yang menempati kursi di sektor 5 hingga 19 kosong selepas pukul 12.00. Padahal, pada saat pembukaan, hampir seluruh kursi di stadion utama tersebut penuh.

Presiden, didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, tiba di lokasi acara sejak pukul 13.00. Namun, Presiden baru menyampaikan pudato pada pukul 14.00. Ketua Panitia Harlah ke-85 NUH As'ad Said Ali sampai menjelaskan kepada Presiden bahwa awalnya stadion terisi penuh oleh para warga Nadhliyin. Namun, menjelang tengah hari, sebagian besar Nahdliyin meninggalkan tempat.

Pada awal acara, panitia menginformasikan bahwa peringatan hari lahir ini dihadiri tak kurang sekitar 150 ribu orang. Dikatakan, warga NU yang tidak dapat menghadiri acara puncak di Gelora Bung Karno tidak perlu khawatir karena masih dapat mengikutinya melalui siaran langsung oleh TVRI dan Metro TV.

"Bagi warga NU yang tidak dapat mengikuti acara, silakan mengikuti puncak acaranya melalui siaran langsung agar dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh PBNU dan Presiden kepada seluruh warga NU," kata H Anis Ilahi, Koordinator Tim media dalam rilisnya.

Acara yang dimulai pukul 10.00 tersebut dibuka dengan pertunjukan musik dari Hadrah Massal, gambus kolaborasi orkestra, Musik Religi, Tari Religi. Selanjutnya, pukul 12 ada atraksi dari Banser, Pagarnusa, Drumband, Barongsai, dan budaya Budaya Nusantara lalu diterukan dengan dzikir bersama yang akan dipimpin oleh para kiai.

Nazaruddin Kembali Muncul, Apa Katanya?

 Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berbicara di media dalam wawancaranya denganMetro TV, Selasa (19/7/2011) petang. Nazaruddin, dalam sejumlah pernyataannya, menunjukkan bahwa ia masih berada di luar negeri. Ia mengajukan sejumlah syarat untuk kembali ke Tanah Air. Salah satunya, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima aliran dana "haram".

"Kalau ada bukti bahwa ada aliran uang ke saya, saya akan kembali ke Indonesia," kata Nazaruddin dalam wawancara tersebut.

Hal lainnya, seperti pernah diungkapkan kepada sejumlah media, Nazaruddin kembali menguak adanya permainan dalam sejumlah proyek di pemerintahan oleh para elite Demokrat. Ia banyak mengungkap aliran uang kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Puluhan miliar, kata Nazaruddin, digelontorkan untuk pemenangan Anas.

"Dari proyek Ambalat, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. Dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani. Dan, Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas," papar anggota Komisi VII DPR itu.

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. "Semua tahu, uangnya dari proyek mana, dari siapa ngambil-nya," ujar Nazaruddin.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada 23 Mei 2011, Nazaruddin kerap memberikan kejutan melalui pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan melalui pesan BlackBerry Messenger kepada sejumlah wartawan. Kini, ia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Statusnya sebagai kader Demokrat juga telah resmi lepas setelah ia mendapatkan peringatan ketiga dan dipecat dari partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Waduh, 11.800 Rumah di Klaten tidak Layak Huni

Sekitar 11.800 rumah atau 4% dari 294.915 rumah penduduk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tidak layak huni. Pemerintah daerah akan membantu perbaikan rumah warga miskin itu secara bertahap. 

Untuk penanganan rumah tak layak huni itu, Bupati Sunarno menjelaskan ada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, APBD II Klaten juga selalu menganggarkan untuk program perbaikan rumah di perdesaan itu. 

"Penanganan masalah rumah tak layak huni itu akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai dalam lima tahun mendatang," katanya, saat dimintai konfirmasi,di Klaten, Selasa (19/7). 

Selain rumah tak layak huni, lanjut Sunarno, pemerintah kabupaten juga masih dihadapkan pada masalah rumah tangga yang belum bersanitasi. Jumlah itu mencapai 39,40% dari total 294.915 rumah tangga di Klaten. 

Penataan dan pengelolaan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang toto titi tentrem kertoraharjo sesuai visi bupati.

Panja Mafia Pemilu Mulai Curigai Polri

Keinginan anggota Panja Mafia Pemilu untuk menemui Masyhuri Hasan di Mabes Polri. hari Rabu (20/7) ini, harus kandas tanpa alasan yang jelas. 

Hal ini membuat anggota panja Mafia Pemilu curiga akan adanya agenda terselubung yang pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu legislatif. 

"Saya sangat menyesalkan pihak kepolisian yang tidak konsisten dengan apa yang sudah dijanjikannya. Rencana anggota panja mengunjungi MH (Masyhuri Hasan) di Mabes dibatalkan sepihak oleh Polri dengan alasan tidak jelas," ujar anggota Panja mafia Pemilu, Malik Harmain dalam pesan singkatnya kepadamediaindonesia.com, Jakarta, Rabu (20/7). 

Anggota DPR RI dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini semakin yakin dengan adanya agenda terselubung. 

"Saya makin yakin dengan keputusan Polri seperti ini ada agenda terselubung dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya Panja Mafia Pemilu ini," ujarnya. 

Malik berharap Polri mau menghargai DPR sebagai sesama lembaga negara. "Jangan sampai kami berpikir bahwa kepolisian sebagai alat penegak hukum ikut melindungi pelaku mafia pemilu," katanya.

Polri Tolak Izinkan Panja Periksa Masyhuri

Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu berencana menyambangi Mabes Polri untuk meminta keterangan mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi (MK), Masyhuri Hasan, Kamis (21/7). Namun, Polri belum memberikan izin kepada mereka.

Institusi itu memiliki penilaian sendiri tentang rencana panja tersebut. Menurut mereka, memeriksa adalah wewenang penyidik. 

"Status MasYhuri Hasan adalah tahanan penyidik. Tanggung jawab dan kewenangannya ada pada penyidik yang menanganinya," tulis Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ketut Untung Yoga Ana kepada Mediaindonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (20/7). 

Sebelumnya, panja berencana untuk menyambangi Mabes Polri guna meminta keterangan dari Masyhuri. Langkah ini diambil Panja karena lebih efektif untuk mengorek keterangan Masyhuri. Apalagi, saat ini mantan staf panitera MK itu telah dijadikan tersangka oleh penyidik Polri, sehingga informasi yang disampaikan tidak boleh dipublikasikan.

Rosa Akui Ada Aliran Dana ke Anas Urbaningrum

Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan Mindo Rosalina Manulang membenarkan pernyataan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazarudin yang menyebutkan adanya aliran dana ke Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. 

"Memang ada," kata Rosa lirih seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (20/7). 

Namun saat ditanya besaran aliran dana yang diterima Anas, Rosa enggan berkomentar. Sama halnya dengan kliennya, kuasa hukumnya Djufri Taufik juga menolak untuk berkomentar. 

"Kita tidak akan tanggapi. Materi kita hanya sebatas Rosa temani Idris untuk memberi dana pemenangan kontrak wisma atlet," ujar Djufri