Dipo Alam Terindikasi Melanggar Prinsip Pers Profesional

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot pemasangan iklan di beberapa media nasional mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip pers profesional. Pemerintah hanya berharap pemberitaan positif terhadap kinerja mereka.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menunjukkan sikap antikritik dengan pernyataan pemboikotan pemasangan iklan terhadap beberapa media nasional yang kritis terhadap pemerintah. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan pernyataan Dipo Alam menimbulkan dugaan bahwa pemerintah hanya berharap pemberitaan positif saja. 

Selama Timur Menjabat Kapolri, Intensitas Kekerasan Meningkat

Selama masa kepemimpinan Kapolri Timur Pradopo, terjadi peningkatan intensitas kekerasan secara tajam. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial, Poengky Indarti, di kantornya, Jakarta, Senin (21/2).

Imparsial menilai, dalam 100 hari masa kerjanya, Timur Pradopo tidak memberikan kontribusi positif. Timur juga dinilai gagal menjalankan 10 program penting yang ia janjikan saat dilantik Oktober 2010 silam. 

Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah, bukan FPI

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah, bukan justru membubarkan Front Pembela Islam.

"Ahmadiyah sudah semakin meresahkan masyarakat, karena ajarannya sangat menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, yakni Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad," katanya di Surabaya, Selasa (22/2).

Ia mengatakan hal itu di sela seminar memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang menampilkan Anas Urbaningrum (Demokrat), Aburizal Bakrie (Golkar), KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Ja'far Umar Thalib (Laskar Aswaja). 

Tak Pantas Dipo Mengancam Media

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menyatakan, pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang bahwa seolah media bisa dibungkam daya kritisnya kalau dapat iklan sangat melecehkan institusi media.

Mahfud: Saya Sedih Dengar Itu

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang boikot media yang kritis terhadap pemerintah pada 21 Februari lalu menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD.

Mahfud menyatakan kesedihannya mendengar informasi seputar pernyataan Sekretaris Kabinet itu. Apalagi, lanjutnya, kebebasan untuk pers sangat diperjuangkan.