Kamis, 24 Maret 2011

FOTO: Serdadu AS Tertawa Usai Membantai



Kebengisan serdadu Amerika Serikat kembali terkuak. Kali ini melibatkan para serdadu AS, bersama-sama serdadu negara Barat lainnya, yang sedang bertugas di Afganistan.
Menjijikkan bagi kita sebagai manusia dan bertentangan dengan standar dan nilai-nilai Amerika Serikat.
-- Pernyataan Militer Amerika Serikat
Banyak sekali foto dan video yang menunjukkan kelakuan para serdadu AS sedang cengengesanusai menewaskan warga sipil Afganistan. Pembantaian warga sipil serupa sering terjadi tetapi di podium, para jenderal AS berdalih, sasaran sesungguhnya adalah militan bersenjata.
Kini, dari banyak foto dan video para serdadu pembantai itu, ada tiga yang dipublikasikan media Jerman, Der Spiegel, Senin (21/3/2011) dan bikin geger Washington, pusat kendali perang Afganistan yang kini juga "mengganyang" Libya.
Foto pertama menunjukkan Jeremy Morlock, serdadu AS berusia 22 tahun, sedang tersenyum di samping jenazah Gul Mudin, anak seorang petani yang baru saja dia bunuh. Peristiwa itu terjadi pada 15 Januari 2010.

Tertangkap Pakai Sabu, Ketua Fraksi PDIP Dicopot



Tertangkap saat menggunakan narkoba jenis sabu di sela melakukan kunjungan kerja ke Bali, Februari lalu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Semarang Bambang Sutrisno akhirnya dicopot dari jabatannya.
DPC PDIP Kota Semarang menunjuk Kadarlusman sebagai penggantinya. Menurut Hendy Hendrar Priadi, Ketua DPC PDIP Kota Semarang, penggantian itu hanya bersifat sementara saja sehingga Kadarlusman hanya sebagai Pelaksana Tugas.

"Karena Pak Bambang saat ini masih dalam tahanan Polda Bali, agar kebijakan fraksi tidak terganggu, kami meminta Pak Kadarlusman melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Hendy, Selasa (22/3/2011) pagi di Semarang.

Selain sebagai Ketua Fraksi, Bambang Sutrisno adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang. Saat ini ia ditahan Polda Bali karena kedapatan menggunakan sabu saat DPRD Kota Semarang melakukan studi banding ke Bali, awal Februari 2011.

Ia ditangkap bersama teman lainnya yang juga anggota DPRD, yaitu Edy Purwanto dari Fraksi Demokrat. Kedua wakil rakyat itu terancam hukuman 12 tahun penjara.

Penunjukan Plt Ketua Fraksi ini, menurut Hendy, karena dinamika politik dan kehidupan masyarakat begitu cepat sehingga banyak yang perlu disikapi. "Kami khawatir jika tidak segera ditunjuk plt akan menghambat kerja teman-teman di Dewan," imbuh Hendy.

Kadarlusman sendiri mengaku siap dengan penunjukan dirinya. Meski cuma sebagai pelaksana tugas, ia akan melaksanakan amanat partai dengan baik.

( disadur dari : kompas.com )

Bupati Pidato, Camat Tonton Video Porno



Tingkah para pejabat kini semakin aneh saja. Mereka seolah tak sadar ada etika dan kepatutan yang mesti dijaga. Seperti terjadi di Kabupaten Malang, saat bupati berpidato, dua camat malah asyik menonton video porno. Terlalu!

Peristiwa yang terjadi di sela-sela sidang paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (14/3/2011), itu tidak sengaja terekam kamera wartawan yang meliput dari balkon. Namun, kasus itu baru terungkap pada Jumat (18/3/2011).

Ibas Bakal Lamar Putri Hatta Rajasa?



Kabar kedekatan Sekjen Partai Demokrat yang juga putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dengan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa/Ketua Umum DPP PAN, Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya), kembali merebak. Kedekatan keduanya berembus sejak tahun 2009. Kala itu, istri Hatta, Oktinawati Ulfa Dariah Rajasa (Okke), mengakui, putrinya dan Ibas memang berteman.

Pemerintah Akan Ajukan Keberatan pada China



Pemerintah Indonesia gerah lantaran ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) memicu praktik dumping. Alhasil, pemerintah akan mengajukan keberatan atas persoalan itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah meminta tim anti dumping lintas kementerian segera bergerak menyelidiki praktek dumping itu. "Kalau memang ditemukan dumping ataupun ditemukan ketidakadilan di dalam perdagangan maka kita bisa komplain ke sana," ujar Hatta usai rapat terbatas penyelenggaraan KTT ASEAN di kantor Wakil Presiden, Kamis (24/3/2011).

Tyasno: Kata "Kudeta" Menyesatkan



Nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, masuk dalam daftar susunan Dewan Revolusi Islam (DRI) yang disebut-sebut akan melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan SBY, yang digalang oleh sejumlah jenderal purnawirawan. Tyasno mengatakan, kata "kudeta" menyesatkan. Meski kecewa dan mengharapkan perubahan, namun kudeta bukan menjadi pilihan.

"Kata-kata kudeta bisa menyesatkan. Berlebihan. Kita proporsional lah, bahwa kami menginginkan perubahan, ya," kata Tyasno, saat dihubungiKompas.com, Kamis (24/3/2011) sore.

Mengenai tercantumnya sejumlah nama jenderal purnawirawan dalam daftar DRI yang beredar, ia mengaku tidak tahu sama sekali. "Saya tidak tahu menahu tentang adanya DRI. Saya tidak mengerti dan tidak pernah dihubungi juga. Kalau nama saya tercantum, itu tanpa sepengetahuan saya," ujarnya.
Ia juga membantah sinyalemen yang dilansir sebuah media bahwa para jenderal purnawirawan berada di belakang aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY, kata Tyasno, sudah disampaikan melalui saluran yang semestinya. Baik kepada Presiden SBY, maupun jenderal purnawirawan lain yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya tidak mengerti, kenapa diisukan merancang kerusuhan di Cikeusik, Temanggung dan sebagainya, tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu fitnah saja," kata Tyasno.

"Sekali lagi, bukan kudeta. Tetapi, ingat bahwa Presiden dan pemerintah itu mendapat mandat dari rakyat. Kalau rakyat ternyata disengsarakan, rakyat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban," tegasnya.

Isu kudeta merebak dalam dua hari terakhir setelah Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al-Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al-Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah.

Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

( disadur dari : kompas.com )

Pengamat: Mau Kudeta Pakai Apa?



Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari

Anggota DPR: Kudeta SBY Hanya Dongeng



Anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, meragukan kabar upaya penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebutkan ingin dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Bahkan, dia menilai bahwa penggulingan Presiden oleh purnawirawan merupakan hal yang mustahil.

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

Purnawirawan Kecewa pada SBY, tetapi..



Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, para jenderal purnawirawan TNI memang merasakan kekecewaan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terungkap dalam pertemuan para purnawirawan yang sering berkumpul di rumah mantan Komandan Satuan 81 Kopassus/Detasemen 81 Antiteror TNI Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.


Jumat, 11 Maret 2011

Corruption Allegations Against Yudhoyono



SELAIN The Age, koran Australia lainnya Sydney Morning Herald, juga menulis berita tuduhan korupsi terhadap Presiden SBY dengan judulCorruption allegations against Yudhoyono. Berita yang bersumber dari bocoran WikiLeaks itu ditampilkan di halaman utama. Berikut kutipan beritanya.

KABEL diplomatik rahasia AS telah menyebutkan bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merusak reputasi internasionalnya sebagai sosok reformis dan politikus bersih. 

Rabu, 09 Maret 2011

Tak Jadi Mengeluarkan Golkar, Gelar “Si Raja Sambal” Semakin Pasti


Hari ini (8/3) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah pertemuan empat mata antara SBY dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, diumumkan bahwa SBY batal mengeluarkan Golkar dari koalisi.

Dengan demikian analisa saya yang mengatakan bahwa SBY yang balik digertak Golkar, akan ciut nyalinya, dan akan dengan muka tebal melupakan ancamannya serta menjilat ludahnya kembali (untuk mengeluarkan Golkar dari koalisi) adalah benar.

Koalisi di Indonesia Aneh


Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, koalisi antarpartai masih sangat labil karena beberapa partai bisa mengubah sikap sesuai isu dan kepentingan. Kondisi itu memunculkan ketidakpastian politik yang membuat pemerintah sulit mengambil keputusan strategis dengan cepat dan tegas.

Menurut dia, sistem koalisi yang tercipta pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan anomali atau keanehan politik. Dalam fatsun politik umum, dukungan partai-partai koalisi tak hanya berlangsung di kabinet, melainkan juga dalam parlemen.

Senin, 07 Maret 2011

Janji Pemerintah dan Harapan Rakyat



Menteri berganti menteri, program berganti program. Namun tetap banyak masyarakat kurang mendapat manfaatnya. Yang ada cuma menyisakan berbagai persoalan.

Permasalahan itu di antaranya transportasi yang buruk, kemacetan tak berkepanjangan, sekolah rusak, pendidikan yang selalu terpinggirkan, gagal panen dan banyak lagi persoalan lain.

Jadi untuk siapa jabatan menteri itu? Jika tak ada aral melintang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pergantian menteri meski baru dua tahun bekerja. Apapun itu, semua tentu berharap menteri yang baru memberi manfaat buat rakyat


( disadur dari : liputan6.com )

Minggu, 06 Maret 2011

SBY Bimbang dan Bingung



Terkait rencana perombakan partai koalisi pemerintah, lambannya upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menciptakan ketidakpastian di kalangan partai politik pendukung.

Karena itu, banyak kalangan menyimpulkan bahwa RI 1 sedang bingung menyusun formasi koalisi pemerintahannya. 

Sabtu, 05 Maret 2011

Demokrat Dukung Prabowo Jadi Menteri Pertanian



Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok mengatakan, PD menginginkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertanian (Mentan) RI.

Pembicaraan soal keinginan tersebut memang belum diutarakan kepada Susilo bambang Yudhoyono (SBY). "Atmosfer pembicaraan di internal PD kan begitu. Itu keinginan kami," ujar Mubarok, Sabtu (5/3), di Jakarta. 

30 Tahun Menikah Belum Lihat Wajah Istri



Pernikahan itu terjalin selama tiga dekade. Anehnya, sang suami sama sekali belum pernah melihat wajah istrinya. Hanya mata yang bisa dipandang selama hidup bersama.

Sepanjang hidupnya, sang istri selalu mengenakan burka, busana tertutup bagi wanita muslim yang hanya memperlihatkan area mata. Bahkan, tidur pun mengenakan busana itu. 

Kamis, 03 Maret 2011

FIFA Tolak Pencalonan Nurdin


Selain menginstruksikan digelarnya Kongres Pemilihan atau Kongres Luar Biasa PSSI, badan sepak bola dunia atau FIFA meminta agar Nurdin Halid tak lagi maju dalam pencalonannya sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015.

Hal itu terungkap dalam surat balasan FIFA atas surat yang dilayangkan PSSI pada Senin (28/2/2011) lalu. Dalam suratnya, FIFA menyatakan agar Nurdin tak lagi menjadi calon ketua umum periode berikutnya.

Niat Pemerintah Baik, Realisasinya Nol


Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui, bahwa memang ada niat baik pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer dan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Hanya saja, realisasinya sampai saat ini belum jelas.

"Memang, sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda yang jelas. Saya tanya ke DPR di Panja Anggaran, ternyata sebenarnya pemerintah memungkinkan memberi subsidi upah minimal itu, semisal Rp 500 ribu. Kalau satu tahun, itu hanya perlu Rp 1 triliun untuk satu juta guru," ujar Sulistiyo kepada Kompas.com, Kamis (3/3/2011).

Kapal Perang Kanada Menyusul ke Libia



Kapal perang HMCS Charlottetown Rabu (2/3) berangkat dari pelabuhan Halifax di Kanada timur untuk bergabung dengan armada pimpinan Amerika Serikat di lepas pantai Libia.

Pergat patroli setinggi 134 meter yang membawa 225 tentara dan helikopter Sea King di dek kapal itu diperkirakan akan bertemu secepatnya pekan depan dengan kapal perang AS USS Kearsarge, kapal perang amphibi yang disertai dua kapal lainnya. 

Prabowo Subianto Dicalonkan Gerindra Masuk Kabinet



Partai Gerindra menyodorkan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kepentingan reshuffle kabinet.

"Sejauh untuk kepentingan bangsa, tawaran Presiden itu kami terima. Yang jelas, pembicaraan sudah intensif," kata anggota Fraksi Gerindra DPR Pius Lustrilanang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/3). 

FIFA Tolak Nurdin Halid



FIFA telah membuat langkah penting untuk menentukan status Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. FIFA merekomendasikan bahwa Nurdin Halid tidak mungkin dipilih kembali saat masa jabatannya berakhir bulan ini.

Hal itu diungkapkan sebuah sumber yang dekat dengan Komite Asosiasi FIFA seperti dikutip laman daring Worldfootballinsider, Kamis (3/3). Sumber tersebut mengatakan keputusan itu diambil FIFA karena berdasarkan kode etik FIFA, seseorang yang sudah pernah menjalani hukuman penjara dilarang memegang kekuasaan dalam keorganisasiannya.

FIFA mengaku memahami situasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan akan membahas masalah tersebut lebih lanjut. Rapat Komite Eksekutive (Exco) FIFA berlangsung di Zurich, Swiss, pada Rabu (2/3) dan Kamis (3/3) waktu setempat. Rapat Exco FIFA ini langsung dipimpin oleh Presiden FIFA Joseph Sepp Blatter. 



( disadur dari : mediaindonesia.com )

Rabu, 02 Maret 2011

Kapal Perang AS USS Kearsarge Bergerak ke Libia



Sebuah kapal perang Amerika Serikat dengan ratusan marinir di atasnya Selasa (1/3) waktu setempat, menuju ke arah Libia, ketika Amerika dan sekutu Eropa-nya berusaha untuk meningkatkan tekanan pada pemimpin Libia Muammar Khadafi agar mundur.

"USS Kearsarge, kapal serang amphibi yang disertai dua kapal angkatan laut lainnya, diperkirakan akan melewati Tetusan Suez segera dari Laut Merah," kata dua pejabat militer tanpa menyebut namanya. "Kami tentu saja akan memindahkan aset ke tempat yang lebih dekat (Libia)." 

Sidang Kode Etik Polri Lindungi Perwira Tinggi



Ketertutupan sidang kode etik terhadap perwira Polri yang tersangkut kasus Gayus HP Tambunan menyisakan ketidakpercayaan lebih lanjut.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kembali mempertanyakan indikasi suap ke mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Edmon Ilyas. Polri pun dituduh melindungi Edmon yang berpangkat tinggi. 

Selasa, 01 Maret 2011

Pelecehan Seksual, Kapolres Jayapura Mengundurkan Diri



Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan mengundurkan diri terkait pelecehan seksual yang dilakukan tiga anak buahnya terhadap seorang tawanan wanita di dalam sel. Surat pengunduran diri itu diajukan kepada Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto, Senin (1/3).

Peristiwa memalukan ini terungkap Januari lalu. Korban merupakan tersangka kasus perjudian yang ditahan November 2010. Menurut keterangannya, tiga oknum penjaga itu mengajak berhubungan badan berkali-kali. Mereka mencekoki korban dengan minuman keras. 

Ketiga oknum bejat tersebut sudah dijatuhi hukuman berlapis. Di antaranya, sanksi junkir dan jemur sejak pukul 06.00-12.00 selama 21 hari. Mereka juga mendapat kurungan penjara di Mapolresta Jayapura selama 21 hari serta penundaan pangkat dua periode.


( disadur dari : metrotvnews.com )

Kemlu: Uang Tebusan untuk Darsem Sudah Terkumpul Rp 2,3 M



Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus mengupayakan uang tebusan Rp 4,6 miliar bagi Darsem binti Dawud, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membunuh majikannya karena hendak diperkosa. Hingga hari Selasa (1/3/2011), dana yang terkumpul dari para donatur sudah mencapai Rp 2,3 miliar.

"Sampai saat ini telah terkumpul sekitar Rp 2,3 miliar dari para dermawan," demikian dikatakan Juru Bicara Kemlu Kusuma Habir dalam pesan singkat yang diterima detikcom hari ini.

Perombakan Kabinet tengah Dipersiapkan

Kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memutuskan tidak akan mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Istana telah menyiapkan langkah-langkah menuju reshuffle.

Itu diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparringa kepada wartawan di Kantor Presiden, Selasa (1/3).