Parpol Jadi Anak Perusahaan Bandar

Rencana revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Pemilu Presiden harus mengatur pembatasan dana kampanye. Pasalnya, tinggal dua Undang-Undang itu yang dapat mencegah tindak pidana korupsi ke depan.
Hal itu dikatakan peneliti politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi saat diskusi "Kasus Korupsi Saling Sandera Parpol" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Saksi Sebut Ada Uang Lelah buat Anggota DPR di Proyek PON

Saksi kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau Diki Elfianto mengakui anggota DPR dari Partai Golkar juga meminta uang lelah atas proyek tersebut. 


"Selain anggota DPRD Riau, benar juga ada permintaan uang lelah oleh anggota DPR RI khususnya dari Golkar," kata Diki menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Krosbin Lumban Gaol di ruang persidangan, Kamis. 


Pernyataan itu diungkapkan Diki Elfianto yang sempat menjabat sebagai anggota komite konsorsium (KSO) proyek Stadion Utama Riau di sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PON oleh terdakwa Rahmat Syahputra dan Eka Dharma Putra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis siang. 

Partai Demokrat Ogah Dikaitkan dengan Kasus Hartati Murdaya

Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan pencegahan ke luar negeri terhadap pengusaha Siti Hartati Murdaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan masalah partai. Meskipun, Siti Hartati Murdaya adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. 


“Ini bukan masalah partai tapi masalah usahanya. Harus dilihat secara bijaksana oleh masyarakatnya,” kata Nurhayati di Gedung DPR di  Jakarta Pusat, Kamis ( 5/7). 


Ia menerangkan, sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Hartati memang memiliki latar belakang pengusaha. Nurhayati mengatakan masyarakat harus harus melihat secara jernih kalau kasus yang menimpa Hartati adalah dalam posisi sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation. 


Lalu, apakah status itu akan memengaruhi citra Partai Demokrat? Nurhayati menganggap pengaruh itu merupakan konsekuensi. “Kalau dihubungkan pasti akan berpengaruh,” cetusnya. 


Sebelumnya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah pemilik PT Hardaya Inti Plantation Siti Hartati Murdaya untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Demokrat Minta Fadel Muhammad Ditahan

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Hukum Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Tinggi Gorontalo segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran APBD Provinsi Gorontalo 2001 Fadel Muhammad.

Menurutnya, pihak Kejaksaan tak perlu ragu lantaran posisi Fadel menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. "Jangan karena (Fadel) petinggi partai lalu tidak ditahan," kata Benny saat dihubungi wartawan, Kamis (5/7).