Rabu, 23 Februari 2011

Demonstran Libya : Kami Tak Punya Pilihan, Menang atau Mati.


Libya timur kini dikuasai oleh demonstran, termasuk kota terbesar kedua Benghazi, setelah berhari-hari konflik berdarah yang menewaskan banyak warga sipil. Di sini, militer Libya telah meletakkan senjata dan meninggalkan pos-pos mereka untuk bergabung bersama demonstran menuntut diakhirinya kekuasaan Muammar Gaddafi.
Wartawan Washington Post, Leila Fadel, melakukan perjalanan memasuki wilayah ini dari perlintasan Tobruk di timur laut Libya yang berbatasan dengan Mesir. Berikut laporannya yang dimuat Washingtonpost.com, Rabu (23/2):

Seribu Warga Libya Tewas Dalam Aksi Penggulingan Ghaddafi


Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengatakan provinsi di timur Libya Syrenaika tidak akan lama lagi berada di bawah kontrol kekuasaan Presiden Muammar Ghaddafi. Hal itu dikatakan dia setelah mendapat informasi dari Kedutaan Besar Italia di Tripoli, Rabu (23/2).

Menurut menteri Italia itu, sejauh ini sudah 1000 orang terbunuh di negara utara Afrika itu. "Kami tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang julah pasti warga Libya yang meninggal," ujarnya kepada repoter di Roma, Italia.

DPR: Jaksa Agung Jangan Lindungi Anak Buahnya





Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin ikut menyoroti sanksi yang dijatuhkan pihak Kejaksaan Agung kepada lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus perkara korupsi dan pencucian uang terdakwa Bahasyim Assifie.

Aziz meminta agar Jaksa Agung Basrief Arief tidak melindungi bawahannya.

"Saya minta agar Jaksa Agung Basrief Arief tidak melindungi bawahanya yang terbukti melakukan perbuatan tercela dengan menyalahgunakan kewenangan. Apalagi, tiga dari lima JPU kasus Bahasyim terbukti melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara," ujar Aziz ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (23/2). 

Boikot Media Cermin Kekerdilan Politik Dipo Alam



Cendikiawan dan tokoh agama menilai penyataan Sekretaris Negara Dipo Alam yang merespons kritik media terhadap pemerintah dengan aksi boikot, merupakan sebuah komunikasi politik yang keliru.

Din Syamsudin, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, menilai tindakan yang diambil Dipo merupakan sebuah sikap kekerdilan politik, sekaligus benih otoriterisme khas Orde Baru. Ia menilai boikot yang dilakukan oleh Dipo Alam hanya usaha untuk merebut hati Presiden SBY. 

'Metro TV' dan 'Media Indonesia' Somasi Dipo Alam



Metro TV dan Harian Media Indonesia mengajukan somasi terhadap Sekretaris Kabinet (Sekab) Dipo Alam, terkait pernyataannya yang memboikot kedua media massa tersebut.

Somasi diajulkan oleh penasihat hukum kedua media, OC Kaligis, Rabu (23/2). Kaligis meminta Dipo Alam agar mengakui kesalahan yang telah membungkam pers dan harus segera mencabut pernyataannya yang menekan pers dan menutup informasi terhadap pers. 

Ajakan "Revolusi Melati" Meluas


Gairah rakyat China untuk menjadi lebih baik kembali membuncah saat seruan "Revolusi Melati" kembali menjadi pesan di situs boxun.com. Situs itu minta agar tekanan kepada pemerintah lebih transparan dan menjamin kebebasan berpendapat.

Pembatasan BBM, Uji Coba atau Coba-coba ?


Uji coba pembatasan bahan bakar minyak (BBM) hari ini rupanya hanya dijalankan untuk menempel stiker. Tidak ada upaya pembatasan ataupun pengawasan dari pihak terkait untuk mensimulasikan secara riil kebijakan yang secara resmi akan dijalankan di bulan April tersebut.