Kalau Kau Buka, Jadi Pahlawan Kau, Gayus...

Mantan pegawai penelaah keberatan pajak yang terjerat kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang, Gayus Halomoan Tambunan, memenuhi permintaan Panja Mafia Pajak Komisi III untuk hadir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/7/2011). Gayus yang ditemani kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, diminta Panja untuk membuka semua penyimpangan dalam sistem perpajakan yang ia ketahui. Panja menilai, Gayus terlalu lugu.

Presiden Pidato, Nahdliyin Bubar

Lebih dari separuh Nahdliyin yang mengikuti Peringatan Hari Lahir ke-85 Nadhlatul Ulama meninggalkan stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/7/2011). Hal ini terjadi beberapa saat sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato pada hari jadi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Pantauan Kompas.com, Nahdliyin yang menempati kursi di sektor 5 hingga 19 kosong selepas pukul 12.00. Padahal, pada saat pembukaan, hampir seluruh kursi di stadion utama tersebut penuh.

Presiden, didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, tiba di lokasi acara sejak pukul 13.00. Namun, Presiden baru menyampaikan pudato pada pukul 14.00. Ketua Panitia Harlah ke-85 NUH As'ad Said Ali sampai menjelaskan kepada Presiden bahwa awalnya stadion terisi penuh oleh para warga Nadhliyin. Namun, menjelang tengah hari, sebagian besar Nahdliyin meninggalkan tempat.

Pada awal acara, panitia menginformasikan bahwa peringatan hari lahir ini dihadiri tak kurang sekitar 150 ribu orang. Dikatakan, warga NU yang tidak dapat menghadiri acara puncak di Gelora Bung Karno tidak perlu khawatir karena masih dapat mengikutinya melalui siaran langsung oleh TVRI dan Metro TV.

"Bagi warga NU yang tidak dapat mengikuti acara, silakan mengikuti puncak acaranya melalui siaran langsung agar dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh PBNU dan Presiden kepada seluruh warga NU," kata H Anis Ilahi, Koordinator Tim media dalam rilisnya.

Acara yang dimulai pukul 10.00 tersebut dibuka dengan pertunjukan musik dari Hadrah Massal, gambus kolaborasi orkestra, Musik Religi, Tari Religi. Selanjutnya, pukul 12 ada atraksi dari Banser, Pagarnusa, Drumband, Barongsai, dan budaya Budaya Nusantara lalu diterukan dengan dzikir bersama yang akan dipimpin oleh para kiai.

Nazaruddin Kembali Muncul, Apa Katanya?

 Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berbicara di media dalam wawancaranya denganMetro TV, Selasa (19/7/2011) petang. Nazaruddin, dalam sejumlah pernyataannya, menunjukkan bahwa ia masih berada di luar negeri. Ia mengajukan sejumlah syarat untuk kembali ke Tanah Air. Salah satunya, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima aliran dana "haram".

"Kalau ada bukti bahwa ada aliran uang ke saya, saya akan kembali ke Indonesia," kata Nazaruddin dalam wawancara tersebut.

Hal lainnya, seperti pernah diungkapkan kepada sejumlah media, Nazaruddin kembali menguak adanya permainan dalam sejumlah proyek di pemerintahan oleh para elite Demokrat. Ia banyak mengungkap aliran uang kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Puluhan miliar, kata Nazaruddin, digelontorkan untuk pemenangan Anas.

"Dari proyek Ambalat, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. Dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani. Dan, Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas," papar anggota Komisi VII DPR itu.

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. "Semua tahu, uangnya dari proyek mana, dari siapa ngambil-nya," ujar Nazaruddin.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada 23 Mei 2011, Nazaruddin kerap memberikan kejutan melalui pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan melalui pesan BlackBerry Messenger kepada sejumlah wartawan. Kini, ia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Statusnya sebagai kader Demokrat juga telah resmi lepas setelah ia mendapatkan peringatan ketiga dan dipecat dari partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Waduh, 11.800 Rumah di Klaten tidak Layak Huni

Sekitar 11.800 rumah atau 4% dari 294.915 rumah penduduk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tidak layak huni. Pemerintah daerah akan membantu perbaikan rumah warga miskin itu secara bertahap. 

Untuk penanganan rumah tak layak huni itu, Bupati Sunarno menjelaskan ada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, APBD II Klaten juga selalu menganggarkan untuk program perbaikan rumah di perdesaan itu. 

"Penanganan masalah rumah tak layak huni itu akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai dalam lima tahun mendatang," katanya, saat dimintai konfirmasi,di Klaten, Selasa (19/7). 

Selain rumah tak layak huni, lanjut Sunarno, pemerintah kabupaten juga masih dihadapkan pada masalah rumah tangga yang belum bersanitasi. Jumlah itu mencapai 39,40% dari total 294.915 rumah tangga di Klaten. 

Penataan dan pengelolaan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang toto titi tentrem kertoraharjo sesuai visi bupati.

Panja Mafia Pemilu Mulai Curigai Polri

Keinginan anggota Panja Mafia Pemilu untuk menemui Masyhuri Hasan di Mabes Polri. hari Rabu (20/7) ini, harus kandas tanpa alasan yang jelas. 

Hal ini membuat anggota panja Mafia Pemilu curiga akan adanya agenda terselubung yang pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu legislatif. 

"Saya sangat menyesalkan pihak kepolisian yang tidak konsisten dengan apa yang sudah dijanjikannya. Rencana anggota panja mengunjungi MH (Masyhuri Hasan) di Mabes dibatalkan sepihak oleh Polri dengan alasan tidak jelas," ujar anggota Panja mafia Pemilu, Malik Harmain dalam pesan singkatnya kepadamediaindonesia.com, Jakarta, Rabu (20/7). 

Anggota DPR RI dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini semakin yakin dengan adanya agenda terselubung. 

"Saya makin yakin dengan keputusan Polri seperti ini ada agenda terselubung dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya Panja Mafia Pemilu ini," ujarnya. 

Malik berharap Polri mau menghargai DPR sebagai sesama lembaga negara. "Jangan sampai kami berpikir bahwa kepolisian sebagai alat penegak hukum ikut melindungi pelaku mafia pemilu," katanya.

Polri Tolak Izinkan Panja Periksa Masyhuri

Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu berencana menyambangi Mabes Polri untuk meminta keterangan mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi (MK), Masyhuri Hasan, Kamis (21/7). Namun, Polri belum memberikan izin kepada mereka.

Institusi itu memiliki penilaian sendiri tentang rencana panja tersebut. Menurut mereka, memeriksa adalah wewenang penyidik. 

"Status MasYhuri Hasan adalah tahanan penyidik. Tanggung jawab dan kewenangannya ada pada penyidik yang menanganinya," tulis Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ketut Untung Yoga Ana kepada Mediaindonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (20/7). 

Sebelumnya, panja berencana untuk menyambangi Mabes Polri guna meminta keterangan dari Masyhuri. Langkah ini diambil Panja karena lebih efektif untuk mengorek keterangan Masyhuri. Apalagi, saat ini mantan staf panitera MK itu telah dijadikan tersangka oleh penyidik Polri, sehingga informasi yang disampaikan tidak boleh dipublikasikan.

Rosa Akui Ada Aliran Dana ke Anas Urbaningrum

Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan Mindo Rosalina Manulang membenarkan pernyataan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazarudin yang menyebutkan adanya aliran dana ke Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. 

"Memang ada," kata Rosa lirih seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (20/7). 

Namun saat ditanya besaran aliran dana yang diterima Anas, Rosa enggan berkomentar. Sama halnya dengan kliennya, kuasa hukumnya Djufri Taufik juga menolak untuk berkomentar. 

"Kita tidak akan tanggapi. Materi kita hanya sebatas Rosa temani Idris untuk memberi dana pemenangan kontrak wisma atlet," ujar Djufri

Pimpinan Ponpes Umar Bin Khattab Ditangkap

Kepolisian berhasil menangkap Ustaz Abrori, pimpinan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Jumat (15/7/2011). Abrori ditangkap di rumah orangtuanya di Desa Khananga, Kecamatan Bolo, NTB, sekitar pukul 12.30 WITA.

Yoga menjelaskan, Abrori diduga terlibat kasus meledaknya bom rakitan di dalam ponpes yang menewaskan Suryanto Abdullah alias Adnan Firdaus, pengurus ponpes. Dia juga diduga terlibat penusukan anggota Polsek Bolo.

Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Untung Yoga Ana melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat.

Yoga menjelaskan, Abrori diduga terlibat kasus meledaknya bom rakitan di dalam ponpes yang menewaskan Suryanto Abdullah alias Adnan Firdaus, pengurus ponpes. "Dia juga diduga terlibat penusukan anggota Polsek Bolo," kata Yoga.

FOTO: Serdadu AS Tertawa Usai Membantai

Kebengisan serdadu Amerika Serikat kembali terkuak. Kali ini melibatkan para serdadu AS, bersama-sama serdadu negara Barat lainnya, yang sedang bertugas di Afganistan.

Menjijikkan bagi kita sebagai manusia dan bertentangan dengan standar dan nilai-nilai Amerika Serikat.

-- Pernyataan Militer Amerika Serikat

Banyak sekali foto dan video yang menunjukkan kelakuan para serdadu AS sedang cengengesanusai menewaskan warga sipil Afganistan. Pembantaian warga sipil serupa sering terjadi tetapi di podium, para jenderal AS berdalih, sasaran sesungguhnya adalah militan bersenjata.
Kini, dari banyak foto dan video para serdadu pembantai itu, ada tiga yang dipublikasikan media Jerman, Der Spiegel, Senin (21/3/2011) dan bikin geger Washington, pusat kendali perang Afganistan yang kini juga "mengganyang" Libya.
Foto pertama menunjukkan Jeremy Morlock, serdadu AS berusia 22 tahun, sedang tersenyum di samping jenazah Gul Mudin, anak seorang petani yang baru saja dia bunuh. Peristiwa itu terjadi pada 15 Januari 2010.

Tertangkap Pakai Sabu, Ketua Fraksi PDIP Dicopot

Tertangkap saat menggunakan narkoba jenis sabu di sela melakukan kunjungan kerja ke Bali, Februari lalu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Semarang Bambang Sutrisno akhirnya dicopot dari jabatannya.
DPC PDIP Kota Semarang menunjuk Kadarlusman sebagai penggantinya. Menurut Hendy Hendrar Priadi, Ketua DPC PDIP Kota Semarang, penggantian itu hanya bersifat sementara saja sehingga Kadarlusman hanya sebagai Pelaksana Tugas.

"Karena Pak Bambang saat ini masih dalam tahanan Polda Bali, agar kebijakan fraksi tidak terganggu, kami meminta Pak Kadarlusman melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Hendy, Selasa (22/3/2011) pagi di Semarang.

Selain sebagai Ketua Fraksi, Bambang Sutrisno adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang. Saat ini ia ditahan Polda Bali karena kedapatan menggunakan sabu saat DPRD Kota Semarang melakukan studi banding ke Bali, awal Februari 2011.

Ia ditangkap bersama teman lainnya yang juga anggota DPRD, yaitu Edy Purwanto dari Fraksi Demokrat. Kedua wakil rakyat itu terancam hukuman 12 tahun penjara.

Penunjukan Plt Ketua Fraksi ini, menurut Hendy, karena dinamika politik dan kehidupan masyarakat begitu cepat sehingga banyak yang perlu disikapi. "Kami khawatir jika tidak segera ditunjuk plt akan menghambat kerja teman-teman di Dewan," imbuh Hendy.

Kadarlusman sendiri mengaku siap dengan penunjukan dirinya. Meski cuma sebagai pelaksana tugas, ia akan melaksanakan amanat partai dengan baik.

( disadur dari : kompas.com )

Bupati Pidato, Camat Tonton Video Porno

Tingkah para pejabat kini semakin aneh saja. Mereka seolah tak sadar ada etika dan kepatutan yang mesti dijaga. Seperti terjadi di Kabupaten Malang, saat bupati berpidato, dua camat malah asyik menonton video porno. Terlalu!

Peristiwa yang terjadi di sela-sela sidang paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (14/3/2011), itu tidak sengaja terekam kamera wartawan yang meliput dari balkon. Namun, kasus itu baru terungkap pada Jumat (18/3/2011).

Ibas Bakal Lamar Putri Hatta Rajasa?

Kabar kedekatan Sekjen Partai Demokrat yang juga putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dengan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa/Ketua Umum DPP PAN, Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya), kembali merebak. Kedekatan keduanya berembus sejak tahun 2009. Kala itu, istri Hatta, Oktinawati Ulfa Dariah Rajasa (Okke), mengakui, putrinya dan Ibas memang berteman.

Pemerintah Akan Ajukan Keberatan pada China

Pemerintah Indonesia gerah lantaran ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) memicu praktik dumping. Alhasil, pemerintah akan mengajukan keberatan atas persoalan itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah meminta tim anti dumping lintas kementerian segera bergerak menyelidiki praktek dumping itu. "Kalau memang ditemukan dumping ataupun ditemukan ketidakadilan di dalam perdagangan maka kita bisa komplain ke sana," ujar Hatta usai rapat terbatas penyelenggaraan KTT ASEAN di kantor Wakil Presiden, Kamis (24/3/2011).

Tyasno: Kata "Kudeta" Menyesatkan

Nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, masuk dalam daftar susunan Dewan Revolusi Islam (DRI) yang disebut-sebut akan melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan SBY, yang digalang oleh sejumlah jenderal purnawirawan. Tyasno mengatakan, kata "kudeta" menyesatkan. Meski kecewa dan mengharapkan perubahan, namun kudeta bukan menjadi pilihan.

"Kata-kata kudeta bisa menyesatkan. Berlebihan. Kita proporsional lah, bahwa kami menginginkan perubahan, ya," kata Tyasno, saat dihubungiKompas.com, Kamis (24/3/2011) sore.

Mengenai tercantumnya sejumlah nama jenderal purnawirawan dalam daftar DRI yang beredar, ia mengaku tidak tahu sama sekali. "Saya tidak tahu menahu tentang adanya DRI. Saya tidak mengerti dan tidak pernah dihubungi juga. Kalau nama saya tercantum, itu tanpa sepengetahuan saya," ujarnya.
Ia juga membantah sinyalemen yang dilansir sebuah media bahwa para jenderal purnawirawan berada di belakang aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY, kata Tyasno, sudah disampaikan melalui saluran yang semestinya. Baik kepada Presiden SBY, maupun jenderal purnawirawan lain yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya tidak mengerti, kenapa diisukan merancang kerusuhan di Cikeusik, Temanggung dan sebagainya, tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu fitnah saja," kata Tyasno.

"Sekali lagi, bukan kudeta. Tetapi, ingat bahwa Presiden dan pemerintah itu mendapat mandat dari rakyat. Kalau rakyat ternyata disengsarakan, rakyat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban," tegasnya.

Isu kudeta merebak dalam dua hari terakhir setelah Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al-Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al-Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah.

Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

( disadur dari : kompas.com )

Pengamat: Mau Kudeta Pakai Apa?

Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari

Anggota DPR: Kudeta SBY Hanya Dongeng

Anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, meragukan kabar upaya penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebutkan ingin dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Bahkan, dia menilai bahwa penggulingan Presiden oleh purnawirawan merupakan hal yang mustahil.

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

Purnawirawan Kecewa pada SBY, tetapi..

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, para jenderal purnawirawan TNI memang merasakan kekecewaan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terungkap dalam pertemuan para purnawirawan yang sering berkumpul di rumah mantan Komandan Satuan 81 Kopassus/Detasemen 81 Antiteror TNI Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Corruption Allegations Against Yudhoyono

SELAIN The Age, koran Australia lainnya Sydney Morning Herald, juga menulis berita tuduhan korupsi terhadap Presiden SBY dengan judulCorruption allegations against Yudhoyono. Berita yang bersumber dari bocoran WikiLeaks itu ditampilkan di halaman utama. Berikut kutipan beritanya.

KABEL diplomatik rahasia AS telah menyebutkan bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merusak reputasi internasionalnya sebagai sosok reformis dan politikus bersih. 

Tak Jadi Mengeluarkan Golkar, Gelar “Si Raja Sambal” Semakin Pasti

Hari ini (8/3) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah pertemuan empat mata antara SBY dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, diumumkan bahwa SBY batal mengeluarkan Golkar dari koalisi.

Dengan demikian analisa saya yang mengatakan bahwa SBY yang balik digertak Golkar, akan ciut nyalinya, dan akan dengan muka tebal melupakan ancamannya serta menjilat ludahnya kembali (untuk mengeluarkan Golkar dari koalisi) adalah benar.

Koalisi di Indonesia Aneh

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, koalisi antarpartai masih sangat labil karena beberapa partai bisa mengubah sikap sesuai isu dan kepentingan. Kondisi itu memunculkan ketidakpastian politik yang membuat pemerintah sulit mengambil keputusan strategis dengan cepat dan tegas.

Menurut dia, sistem koalisi yang tercipta pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan anomali atau keanehan politik. Dalam fatsun politik umum, dukungan partai-partai koalisi tak hanya berlangsung di kabinet, melainkan juga dalam parlemen.

Janji Pemerintah dan Harapan Rakyat

Menteri berganti menteri, program berganti program. Namun tetap banyak masyarakat kurang mendapat manfaatnya. Yang ada cuma menyisakan berbagai persoalan.

Permasalahan itu di antaranya transportasi yang buruk, kemacetan tak berkepanjangan, sekolah rusak, pendidikan yang selalu terpinggirkan, gagal panen dan banyak lagi persoalan lain.

Jadi untuk siapa jabatan menteri itu? Jika tak ada aral melintang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pergantian menteri meski baru dua tahun bekerja. Apapun itu, semua tentu berharap menteri yang baru memberi manfaat buat rakyat


( disadur dari : liputan6.com )

SBY Bimbang dan Bingung

Terkait rencana perombakan partai koalisi pemerintah, lambannya upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menciptakan ketidakpastian di kalangan partai politik pendukung.

Karena itu, banyak kalangan menyimpulkan bahwa RI 1 sedang bingung menyusun formasi koalisi pemerintahannya. 

Demokrat Dukung Prabowo Jadi Menteri Pertanian

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok mengatakan, PD menginginkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertanian (Mentan) RI.

Pembicaraan soal keinginan tersebut memang belum diutarakan kepada Susilo bambang Yudhoyono (SBY). "Atmosfer pembicaraan di internal PD kan begitu. Itu keinginan kami," ujar Mubarok, Sabtu (5/3), di Jakarta. 

30 Tahun Menikah Belum Lihat Wajah Istri

Pernikahan itu terjalin selama tiga dekade. Anehnya, sang suami sama sekali belum pernah melihat wajah istrinya. Hanya mata yang bisa dipandang selama hidup bersama.

Sepanjang hidupnya, sang istri selalu mengenakan burka, busana tertutup bagi wanita muslim yang hanya memperlihatkan area mata. Bahkan, tidur pun mengenakan busana itu. 

FIFA Tolak Pencalonan Nurdin

Selain menginstruksikan digelarnya Kongres Pemilihan atau Kongres Luar Biasa PSSI, badan sepak bola dunia atau FIFA meminta agar Nurdin Halid tak lagi maju dalam pencalonannya sebagai ketua umum PSSI periode 2011-2015.

Hal itu terungkap dalam surat balasan FIFA atas surat yang dilayangkan PSSI pada Senin (28/2/2011) lalu. Dalam suratnya, FIFA menyatakan agar Nurdin tak lagi menjadi calon ketua umum periode berikutnya.

Niat Pemerintah Baik, Realisasinya Nol

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui, bahwa memang ada niat baik pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer dan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Hanya saja, realisasinya sampai saat ini belum jelas.

"Memang, sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda yang jelas. Saya tanya ke DPR di Panja Anggaran, ternyata sebenarnya pemerintah memungkinkan memberi subsidi upah minimal itu, semisal Rp 500 ribu. Kalau satu tahun, itu hanya perlu Rp 1 triliun untuk satu juta guru," ujar Sulistiyo kepada Kompas.com, Kamis (3/3/2011).

Kapal Perang Kanada Menyusul ke Libia

Kapal perang HMCS Charlottetown Rabu (2/3) berangkat dari pelabuhan Halifax di Kanada timur untuk bergabung dengan armada pimpinan Amerika Serikat di lepas pantai Libia.

Pergat patroli setinggi 134 meter yang membawa 225 tentara dan helikopter Sea King di dek kapal itu diperkirakan akan bertemu secepatnya pekan depan dengan kapal perang AS USS Kearsarge, kapal perang amphibi yang disertai dua kapal lainnya. 

Prabowo Subianto Dicalonkan Gerindra Masuk Kabinet

Partai Gerindra menyodorkan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kepentingan reshuffle kabinet.

"Sejauh untuk kepentingan bangsa, tawaran Presiden itu kami terima. Yang jelas, pembicaraan sudah intensif," kata anggota Fraksi Gerindra DPR Pius Lustrilanang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/3). 

FIFA Tolak Nurdin Halid

FIFA telah membuat langkah penting untuk menentukan status Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. FIFA merekomendasikan bahwa Nurdin Halid tidak mungkin dipilih kembali saat masa jabatannya berakhir bulan ini.

Hal itu diungkapkan sebuah sumber yang dekat dengan Komite Asosiasi FIFA seperti dikutip laman daring Worldfootballinsider, Kamis (3/3). Sumber tersebut mengatakan keputusan itu diambil FIFA karena berdasarkan kode etik FIFA, seseorang yang sudah pernah menjalani hukuman penjara dilarang memegang kekuasaan dalam keorganisasiannya.

FIFA mengaku memahami situasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan akan membahas masalah tersebut lebih lanjut. Rapat Komite Eksekutive (Exco) FIFA berlangsung di Zurich, Swiss, pada Rabu (2/3) dan Kamis (3/3) waktu setempat. Rapat Exco FIFA ini langsung dipimpin oleh Presiden FIFA Joseph Sepp Blatter. 


( disadur dari : mediaindonesia.com )

Kapal Perang AS USS Kearsarge Bergerak ke Libia

Sebuah kapal perang Amerika Serikat dengan ratusan marinir di atasnya Selasa (1/3) waktu setempat, menuju ke arah Libia, ketika Amerika dan sekutu Eropa-nya berusaha untuk meningkatkan tekanan pada pemimpin Libia Muammar Khadafi agar mundur.

"USS Kearsarge, kapal serang amphibi yang disertai dua kapal angkatan laut lainnya, diperkirakan akan melewati Tetusan Suez segera dari Laut Merah," kata dua pejabat militer tanpa menyebut namanya. "Kami tentu saja akan memindahkan aset ke tempat yang lebih dekat (Libia)." 

Sidang Kode Etik Polri Lindungi Perwira Tinggi

Ketertutupan sidang kode etik terhadap perwira Polri yang tersangkut kasus Gayus HP Tambunan menyisakan ketidakpercayaan lebih lanjut.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kembali mempertanyakan indikasi suap ke mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Edmon Ilyas. Polri pun dituduh melindungi Edmon yang berpangkat tinggi. 

Pelecehan Seksual, Kapolres Jayapura Mengundurkan Diri

Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan mengundurkan diri terkait pelecehan seksual yang dilakukan tiga anak buahnya terhadap seorang tawanan wanita di dalam sel. Surat pengunduran diri itu diajukan kepada Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto, Senin (1/3).

Peristiwa memalukan ini terungkap Januari lalu. Korban merupakan tersangka kasus perjudian yang ditahan November 2010. Menurut keterangannya, tiga oknum penjaga itu mengajak berhubungan badan berkali-kali. Mereka mencekoki korban dengan minuman keras. 

Ketiga oknum bejat tersebut sudah dijatuhi hukuman berlapis. Di antaranya, sanksi junkir dan jemur sejak pukul 06.00-12.00 selama 21 hari. Mereka juga mendapat kurungan penjara di Mapolresta Jayapura selama 21 hari serta penundaan pangkat dua periode.


( disadur dari : metrotvnews.com )

Kemlu: Uang Tebusan untuk Darsem Sudah Terkumpul Rp 2,3 M

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus mengupayakan uang tebusan Rp 4,6 miliar bagi Darsem binti Dawud, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membunuh majikannya karena hendak diperkosa. Hingga hari Selasa (1/3/2011), dana yang terkumpul dari para donatur sudah mencapai Rp 2,3 miliar.

"Sampai saat ini telah terkumpul sekitar Rp 2,3 miliar dari para dermawan," demikian dikatakan Juru Bicara Kemlu Kusuma Habir dalam pesan singkat yang diterima detikcom hari ini.

Perombakan Kabinet tengah Dipersiapkan

Kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memutuskan tidak akan mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Istana telah menyiapkan langkah-langkah menuju reshuffle.

Itu diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparringa kepada wartawan di Kantor Presiden, Selasa (1/3). 

Saatnya Naikkan Tarif KA Ekonomi?

Pemerintah didorong mengumumkan rencana kenaikan tarif kereta api ekonomi. Kenaikan tarif diyakini dapat meningkatkan dan membantu pembenahan pelayanan kereta api ekonomi, yang selalu kekurangan subsidi dari pemerintah.

”Faktanya, Kementerian Keuangan tak mau menambah subsidi kereta api (KA) ekonomi. Maka, seharusnya Menteri Perhubungan berani, dengan realistis, mengumumkan rencana kenaikan tarif dengan bertahap. Bila tidak, jangan berharap perkeretaapian maju, sebaliknya malah hancur,” kata pengamat perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, Minggu (27/2/2011) di Jakarta.

12 Guru Kritis ini Pantang Menyerah...

Endro Hardjito, Ketua Komite SMA 1 Purwakarta, mencabut gugatannya kepada Lilis Yani Sugiati, mantan guru sekolah itu, dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, Yani dan 11 mantan guru lain meminta penegak hukum tetap mengusut dugaan penyimpangan anggaran SMA 1 Purwakarta.

Iran Bangun Pesawat Tempur Canggih

Angkatan Udara Republik Islam Iran memulai kegiatan untuk merancang dan membangun pesawat jet tempur tercanggih, kata siaran televisi berbahasa Inggris Press TV pada Minggu (27/2).

Brigadir Jenderal Mohammadreza Karshki, komandan Angkatan Udara Iran, pada Sabtu mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam proyek tersebut, yang masih dalam tahap awal.

Jet tempur tersebut dirancang berkemampuan serupa dengan F/A-18 buatan Amerika Serikat, sementara berbentuk seperti F-5E/F Tiger II, kata Press TV.

Pesawat pembom berkursi tunggal itu mampu mengintai pesawat musuh, melakukan perlawanan, membidik sejumlah tempat di darat, dan membawa berbagai jenis senjata dan peledak, kata laporan itu.

Iran pada Februari tahun lalu menyatakan telah berhasil menguji purna rupa pesawat tempur siluman, yang tak dapat dijejaki radar, karena bentuk fisik dan bahan badan pesawat tersebut. 


( disadur dari : mediaindonesia.com )

Aktivis 77/78 Kecam Dipo Alam

Dua pucuk pimpinan Aktivis 77/78, M Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy, menegaskan, Dipo Alam tidak pernah tergabung dalam aktivitas mereka sebagaimana disebut sejumlah kalangan.

"Mengingat banyak media menyebut dan mengait-ngaitkan Dipo Alam dengan komunitas kami, maka dengan ini kami tegaskan bahwa dia bukan Aktivis 77/78," kata keduanya di Jakarta, Minggu (27/2) malam. 

Menggelikan dan Memalukan

KOALISI memasuki tahap paling menggelikan sekaligus memalukan. Partai Demokrat sudah tak betah berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahkan dengan bermacam-macam ekspresi telah mendorong kedua partai itu agar keluar dari koalisi.

Akan tetapi, Golkar dan PKS tidak membacanya sebagai dorongan untuk keluar, apalagi merasa diusir dari koalisi, dengan argumentasi berbeda pendapat adalah perkara wajar dalam politik. Wajar sekalipun di dalam koalisi itu mereka acap berseberangan kepentingan politik. 

Tuduhan Korupsi Jadi Subversif Gaya Baru

Maraknya korupsi dan kebencian masyarakat atas tindak pidana tersebut dituding telah dimanfaatkan untuk menghancurkan lawan politik pemerintah.

Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut tuduhan korupsi tidak ada bedanya dengan tuduhan subversif yang dikenakan pemerintahan Soeharto pada lawan politiknya. 

Bambang Soesatyo Duga Presiden Berperan Gagalkan Hak Angket

Penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Anggapan tersebut diungkap anggota Komisi III Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti paling nyata tidak adanya kemauan politik Presiden memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak," ungkap Bambang dalam pesan singkat yang diterima mediaindonesia.com, Minggu (27/2). 

Dipo Alam Digugat Rp 101 Triliun

Pernyataan boikot media yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya dilaporkan pidana oleh Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat ( 25/2/2011 ), dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun. 

Asal Jujur, ITB Bisa Subsidi 100 Persen

Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan berbagai skema keringanan pembayaran biaya pendidikan selama berkuliah meski pernah menyebut bahwa biaya untuk masuk ITB di tahun 2011 mencapai Rp 55 juta per tahun. Sebaliknya, kejujuran dari orang tua mahasiswa juga dituntut agar subsidi bisa tepat sasaran.

Menurut Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Informasi, dan Kemitraan, Hasanudin Zainal Abidin, Jumat (25/2/2011), pihaknya ingin mengawali tumbuhnya mental kejujuran dan pembangunan karakter mahasiswa sejak mereka mendaftar masuk ITB.

Kami Harus Mencari Orang Seperti JK

Sudah lebih dari enam tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara Indonesia. Selama itu pula, pers diakui terus memberikan kritik kepada pemerintahan SBY.

"Kami membongkar isu-isu persoalan rakyat, seperti Ujian Nasional, kenaikan harga BBM, Pansus Beras di DPR dan sebagainya," kata Direktur Pemberitaan dan Program MetroTV, Suryopratomo, di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Buyung Sangat Kecewa pada Dipo Alam

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengaku sangat malu dan kecewa sekali atas pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam memboikot media yang menyerang pemerintah.

"Saya malu sedih dan kecewa berat atas pernyataan Dipo Alam tersebut," kata pengacara senior Adnan Buyung Nasution usai memberikan pandangan atas RUU Keistimewaan DIY di Komisi II DPR Senayan, Jakarta, Kamis.

Inilah Pasal yang Dikenakan Menjerat Dipo Alam

SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam akhirnya dilaporkan Media Indonesia dan Metro TV ke Mabes Polri, Sabtu (26/2). Tindakan ini dilakukan karena hingga tenggang waktu 3x24 jam, mantan aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang diajukan Media Indonesia danMetro TV.

Berikut ini, isi lengkap laporan dugaan tindak pidana yang diajukan Media Indonesia danMetro TV:

Jakarta, 25 Februari 2011 
No.369/OCK.II/2011

Kepada Yth.
Komisaris Jenderal Pol.Dr.Ito Sumardi 
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara R.I.
Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara R.I.
Jalan Trunojoyo No.3-Kebayoran Baru
Jakarta Selatan