Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari
upaya kudeta yang digalang jenderal purnawirawan dengan memanfaatkan kelompok garis keras.
”Suatu kudeta baik dilakukan oleh militer yang didukung kelompok sipil atau sipil yang didukung militer dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan proses yang lama dan bentuk akumulasi atas kegerahan politik. Kudeta itu dilakukan atau diduga dijadikan simpul oleh orang yang bermain di simpul itu untukbargaining politik saja. Apakah untuk mendapatkan kompensasi jabatan atau material,” kata Harry kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2011).
Bahkan, Harry menambahkan, ”Itu hanya bercanda dan mainan orang-orang yang kurang kerjaan,” ujarnya.
Beredarnya susunan kabinet yang disebut sebagai Dewan Revolusi Islam, dengan mencantumkan sejumlah nama tokoh dan jenderal purnawirawan di dalamnya, menurut Harry, juga bagian untuk menunjukkan bahwa nama-nama yang selama ini tenggelam sesungguhnya masih eksis dan meminta perhatian.
”Dari susunan kabinet yang beredar, hanya ingin menunjukkan kalau mereka punya power. tetapi orang-orang itu sebenarnya tidak punya kredibilitas di mata publik. Ini hanya bagian dari psy war dari kelompok-kelompok yang ingin menunjukkan kekuatannya,” kata Harry.
Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.
”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.
Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah.
Sebelumnya, Chep mengatakan para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.
( disadur dari : kompas.com )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar