Niat Pemerintah Baik, Realisasinya Nol

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui, bahwa memang ada niat baik pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer dan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Hanya saja, realisasinya sampai saat ini belum jelas.

"Memang, sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda yang jelas. Saya tanya ke DPR di Panja Anggaran, ternyata sebenarnya pemerintah memungkinkan memberi subsidi upah minimal itu, semisal Rp 500 ribu. Kalau satu tahun, itu hanya perlu Rp 1 triliun untuk satu juta guru," ujar Sulistiyo kepada Kompas.com, Kamis (3/3/2011).

Sulistiyo mengungkapkan, sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas tentang perubahan status para guru honor dan guru PTT untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu sangat dikhawatirkan karena kebutuhan guru semakin mendesak karena tahun 2011 adalah batas terakhir pengangkatan guru honor dan PTT menjadi PNS untuk mengantisipasi pensiun besar-besaran pada 2012 nanti.

"Apabila tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak juga diangkat PNS, Indonesia akan mengalami krisis pendidik," ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, untuk mengambil keputusan yang tepat harus digunakan data guru berdasarkan usia di suatu daerah. Kondisi agregat yang ada saat ini, jumlah guru dinilai masih sangat cukup, bahkan per sekolah banyak yang berlebih.

"Memang, karena setiap tahun ada rekruitmen guru yang disesuaikan dengan kebutuhan guru masing-masing daerah. Jika memang ada kekurangan guru perlu ditambah formasi, namun kalau masih cukup tidak perlu," kata Hetifah.

Diberitakan sebelumnya, PGRI mendesak pemerintah segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk menjadi PNS karena tahun ini merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru menjadi PNS.

"Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS," ungkap Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, Rabu (2/3/2011), di Jakarta.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta misalnya, mengkhawatirkan kekurangan tenaga pengajar atau guru untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Pada 2012 diperkirakan ada ribuan guru yang memasuki masa pensiun.

( disadur dari : kompas.com )