Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang salah untuk mengurangi atau menghilangkan subsidi. Seharusnya pemerintah mencari cara lain yang lebih rasional.
Hal ini diungkapkan Kurtubhi, pengamat perminyakan, di sela-sela seminar bertema "Pembangunan Minus Kesejahteraan" di hotel Le Meridien Jakarta, Senin (31/1).
"Ini berpotensi menjadi peluru untuk pemakzulan terhadap presiden, karena telah melanggar aturan,"katanya.
Kurtubi menjelaskan, pemerintah dapat menggunakan cara yang rasional. Misalnya pindah dari BBM ke BBG, lebih murah dan ramah lingkungan. Hal ini menurutnya sebuah pemaksaan. "Kalau kerusuhan di Mesir terus berlangsung bukannya tidak mungkin harga minyak dunia naik menjadi 95-100 dolar AS per barel. Kalau sudah begini harga jual Pertamax bisa Rp 9.000," tegasnya.
Menurutnya, uji coba dalam ruang lingkup yang lebih mudah terkontrol akan lebih baik dan menjadi langkah yang tepat hingga tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat luas.
Lebih lanjut ia menegaskan, kalau ini diteruskan akan menjadi berbahaya, karena ada aspek hukum yang dilanggar oleh pemerintah. Memaksa rakyat membeli BBM yang diserahkan ke harga pasar menyalahi keputusan MK yang telah mencabut pasal 28 UU Migas.
( disadur dari : liputan6.com )
terpulang pada SBY apakah dia ingin dipermakzulkan atau tidak,,,,
BalasHapus