Pelecehan Seksual, Kapolres Jayapura Mengundurkan Diri

Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan mengundurkan diri terkait pelecehan seksual yang dilakukan tiga anak buahnya terhadap seorang tawanan wanita di dalam sel. Surat pengunduran diri itu diajukan kepada Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto, Senin (1/3).

Peristiwa memalukan ini terungkap Januari lalu. Korban merupakan tersangka kasus perjudian yang ditahan November 2010. Menurut keterangannya, tiga oknum penjaga itu mengajak berhubungan badan berkali-kali. Mereka mencekoki korban dengan minuman keras. 

Ketiga oknum bejat tersebut sudah dijatuhi hukuman berlapis. Di antaranya, sanksi junkir dan jemur sejak pukul 06.00-12.00 selama 21 hari. Mereka juga mendapat kurungan penjara di Mapolresta Jayapura selama 21 hari serta penundaan pangkat dua periode.


( disadur dari : metrotvnews.com )

Kemlu: Uang Tebusan untuk Darsem Sudah Terkumpul Rp 2,3 M

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus mengupayakan uang tebusan Rp 4,6 miliar bagi Darsem binti Dawud, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang membunuh majikannya karena hendak diperkosa. Hingga hari Selasa (1/3/2011), dana yang terkumpul dari para donatur sudah mencapai Rp 2,3 miliar.

"Sampai saat ini telah terkumpul sekitar Rp 2,3 miliar dari para dermawan," demikian dikatakan Juru Bicara Kemlu Kusuma Habir dalam pesan singkat yang diterima detikcom hari ini.

Perombakan Kabinet tengah Dipersiapkan

Kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memutuskan tidak akan mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Istana telah menyiapkan langkah-langkah menuju reshuffle.

Itu diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparringa kepada wartawan di Kantor Presiden, Selasa (1/3). 

Saatnya Naikkan Tarif KA Ekonomi?

Pemerintah didorong mengumumkan rencana kenaikan tarif kereta api ekonomi. Kenaikan tarif diyakini dapat meningkatkan dan membantu pembenahan pelayanan kereta api ekonomi, yang selalu kekurangan subsidi dari pemerintah.

”Faktanya, Kementerian Keuangan tak mau menambah subsidi kereta api (KA) ekonomi. Maka, seharusnya Menteri Perhubungan berani, dengan realistis, mengumumkan rencana kenaikan tarif dengan bertahap. Bila tidak, jangan berharap perkeretaapian maju, sebaliknya malah hancur,” kata pengamat perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, Minggu (27/2/2011) di Jakarta.

12 Guru Kritis ini Pantang Menyerah...

Endro Hardjito, Ketua Komite SMA 1 Purwakarta, mencabut gugatannya kepada Lilis Yani Sugiati, mantan guru sekolah itu, dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, Yani dan 11 mantan guru lain meminta penegak hukum tetap mengusut dugaan penyimpangan anggaran SMA 1 Purwakarta.

Iran Bangun Pesawat Tempur Canggih

Angkatan Udara Republik Islam Iran memulai kegiatan untuk merancang dan membangun pesawat jet tempur tercanggih, kata siaran televisi berbahasa Inggris Press TV pada Minggu (27/2).

Brigadir Jenderal Mohammadreza Karshki, komandan Angkatan Udara Iran, pada Sabtu mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam proyek tersebut, yang masih dalam tahap awal.

Jet tempur tersebut dirancang berkemampuan serupa dengan F/A-18 buatan Amerika Serikat, sementara berbentuk seperti F-5E/F Tiger II, kata Press TV.

Pesawat pembom berkursi tunggal itu mampu mengintai pesawat musuh, melakukan perlawanan, membidik sejumlah tempat di darat, dan membawa berbagai jenis senjata dan peledak, kata laporan itu.

Iran pada Februari tahun lalu menyatakan telah berhasil menguji purna rupa pesawat tempur siluman, yang tak dapat dijejaki radar, karena bentuk fisik dan bahan badan pesawat tersebut. 


( disadur dari : mediaindonesia.com )

Aktivis 77/78 Kecam Dipo Alam

Dua pucuk pimpinan Aktivis 77/78, M Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy, menegaskan, Dipo Alam tidak pernah tergabung dalam aktivitas mereka sebagaimana disebut sejumlah kalangan.

"Mengingat banyak media menyebut dan mengait-ngaitkan Dipo Alam dengan komunitas kami, maka dengan ini kami tegaskan bahwa dia bukan Aktivis 77/78," kata keduanya di Jakarta, Minggu (27/2) malam. 

Menggelikan dan Memalukan

KOALISI memasuki tahap paling menggelikan sekaligus memalukan. Partai Demokrat sudah tak betah berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahkan dengan bermacam-macam ekspresi telah mendorong kedua partai itu agar keluar dari koalisi.

Akan tetapi, Golkar dan PKS tidak membacanya sebagai dorongan untuk keluar, apalagi merasa diusir dari koalisi, dengan argumentasi berbeda pendapat adalah perkara wajar dalam politik. Wajar sekalipun di dalam koalisi itu mereka acap berseberangan kepentingan politik. 

Tuduhan Korupsi Jadi Subversif Gaya Baru

Maraknya korupsi dan kebencian masyarakat atas tindak pidana tersebut dituding telah dimanfaatkan untuk menghancurkan lawan politik pemerintah.

Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut tuduhan korupsi tidak ada bedanya dengan tuduhan subversif yang dikenakan pemerintahan Soeharto pada lawan politiknya. 

Bambang Soesatyo Duga Presiden Berperan Gagalkan Hak Angket

Penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Anggapan tersebut diungkap anggota Komisi III Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti paling nyata tidak adanya kemauan politik Presiden memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak," ungkap Bambang dalam pesan singkat yang diterima mediaindonesia.com, Minggu (27/2).