Senin, 17 Januari 2011

Menunggu Profesionalisme PLN

Jakarta - Belum lama ini, beberapa jurnalis di Pekanbaru diundang liputan ke Selangor, Malaysia. Oleh panitia, rombongan jurnalis diinapkan di sebuah hotel di Selangor. Saat itu liputannya memang tidak tersangkut soal kelistrikan.

Saat akan dilakukan pembayaran hotel, resepsionis memberitahukan bahwa malam itu akan ada pemadaman listrik selama 6 jam. "Mohon maaf ncek, nanti malam mati lampu," kata resepsionis dengan nada datar sembari menyodorkan surat pengumuman dari perusahaan listrik setempat.

Uji Nyali KPK Atas Gayus, Baru Bergerak Sudah Disalip

Jakarta - Sejumlah data dan informasi kini sedang dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari bahan-bahan itu nantinya akan dijadikan amunisi untuk menjerat Gayus Tambunan dengan kasus korupsi.

"Saat ini kami baru sebatas mengumpulkan informasi dan data-data untuk kami pelajari.

Mega: Ekonomi Tumbuh, Tapi Banyak Rakyat Bunuh Diri Karena Ekonomi

Jakarta - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan Ketua Umum PDIP mengkritik pencapaian ekonomi pemerintah dinilai tidak sesuai dengan realita yang ada.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6% di tahun ini menurut Mega tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Protes Suara Azan, Inilah Akibatnya

"Saya mendengar suara dari masjid sangat keras sehingga membangunkan saya setiap pagi, pukul 5.45," demikian isi surat seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara.

Surat protes suara azan itu ia kirim kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak, meminta volume pengeras suara masjid dikecilkan.

Protes tersebut membuat berang umat muslim di Malysia. Ratusan pengunjuk rasa melakukan aksi di sebuah masjid di Kuala Lumpur, Malaysia, menumpahkan kemarahan terhadap pengacara yang identitasnya dirahasiakan tersebut. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "hidup Islam" dan "azan adalah suci". Demikian disiarkan kantor berita China, Xinhua, Jumat 14 Januari 2011.

Disebutkan, para demonstran meminta orang tersebut dipenggal dan rumahnya dibakar. Tetapi polisi langsung datang ke tempat kejadian, sebelum terjadi tindakan anarkis.

Pemimpin pengunjuk rasa meminta polisi untuk menangkap pengacara tersebut ditangkap berdasarkan Internal Security Act (ISA), penahanan terhadap siapapun yang dianggap mengancam keamanan negara tanpa proses pengadilan. Sebelumnya, atas nama ISA, seorang politisi ditangkap setelah juga meminta azan tak dikumandangkan melalui pengeras suara.
( disadur dari : detik.com )

Menkes: Betul, Saya Kena Kanker

VIVAnews - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih membenarkan kabar yang menyebutkan ia terkena kanker paru-paru. Sampai saat ini, Endang masih menjalani pengobatan di luar negeri.

"Ini pertemuan istimewa. Ini sengaja saya lakukan,

SBY Keluarkan 12 Inpres 'Gayus Tambunan'

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 12 instruksi Presiden (Inpres) khusus perkara mafia hukum Gayus Tambunan. Termasuk penjelasan perkembangan penanganan kasus Gayus Tambunan kepada publik.

Hal itu disampaikan Presiden SBY usai rapat terbatas di Kantor Presiden,

Minggu, 16 Januari 2011

SBY Undang Tokoh Lintas Agama Besok Pagi

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang sejumlah tokoh agama ke Istana Negara, Senin 17 Januari 2010. Di antara tokoh yang diundang adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif dan Ketua Perhimpunan Gereja Indonesia, Andreas Yewangoe.

Sabtu, 15 Januari 2011

Pemerintahan SBY Makin Terpojok

JAKARTA--MICOM: Setelah para pemuka agama menyatakan pemerintah berbohong, kini giliran masyarakat dan para ahli yang turun tangan menelanjangi langsung ketidaksingkronan antara janji Susilo Bambang Yudhoyono dengan realitas yang ada. Tidak ada lagi ruang buat Presiden untuk mengelak.

Bertempat di Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jumat (14/1), Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Anti Kebohongan menggelar diskusi rutinnya untuk kali keempat.

Buang Badan soal Tarif Listrik

SULIT, memang, memutuskan kebijakan yang menyenangkan semua orang.

Bagi sebuah pemerintahan yang popularitasnya sedang merosot, tentu, kebijakan yang menyenangkan jauh lebih penting daripada kebijakan yang memperburuk resistensi. Tidak peduli apakah kebijakan itu berujung pahit bagi rakyat untuk jangka panjang.


Dana Liar di Kemendiknas

BADAN Pemeriksa Keuangan memberikan warning kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Peringatan itu jelas bukan mengada-ada karena berdasarkan hasil audit BPK pada 2009, memang ada dana liar alias dana tidak jelas di kementerian itu yang jumlahnya mencengangkan, yakni Rp2,3 triliun.

Dana itu antara lain menyangkut pengadaan tanah untuk sekolah di Kinibalu, Sabah, Malaysia, serta pengadaan alat-alat kesehatan di Universitas Airlangga dan Universitas Mataram.