Mahfud: Saya Sedih Dengar Itu

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang boikot media yang kritis terhadap pemerintah pada 21 Februari lalu menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD.

Mahfud menyatakan kesedihannya mendengar informasi seputar pernyataan Sekretaris Kabinet itu. Apalagi, lanjutnya, kebebasan untuk pers sangat diperjuangkan.

Ngotot Batasi BBM Demi Pencitraan?

Pemerintah bersikeras pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus diberlakukan tahun 2011 ini. Kebijakan akan diberlakukan dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) terlebih dulu mulai April nanti. Selanjutnya pada 2013 diharapkan kebijakan ini sudah berlaku di seluruh Indonesia. 

Dengan diberlakukannya pembatasan BBM ini, maka semua kendaraan roda empat berpelat hitam dan merah akan dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi yakni premium dan solar. Hanya kendaraan roda dua, roda tiga, angkutan umum, yang masih diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. 

Bocah Pencuri Sawit Ditahan PTPN V, Polres Kampar Lapor KPAI

Seorang bocah kelas VI SD ditahan pihak PTP Nusantara V di LP Anak, Bangkinang, Riau karena dianggap mencuri rontokan buah kelapa sawit. Polres Kampar pun meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kampar.

"Kasus pencurian buah sawit ini sudah dilaporkan juga ke KPAID. Kita meminta pihak perlindungan anak dapat melakukan lobi kepada pihak perusahaan PTPN V untuk bersedia berdamai. Upaya perdamaian masih dilakukan," kata Kapolres Kampar, AKBP MZ Muttaqien dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (21/02/2011).

Seskab Dipo Alam Ancam Boikot Media yang Jelekkan Pemerintah

Kritikan kepada pemerintah yang disampaikan melalui pemberitaan, merupakan masukan berharga. Namun bila ada media massa yang secara sistematis memberitakan keburukan dinilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bisa menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah dan karenanya dapat diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo Alam.

Bapak Presiden, Bolehkah Saya Bertanya?

(Surat untuk Presiden SBY)

oleh : Agus Pambagio


Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, sudah sejak awal tahun 2011 ini saya semakin tidak memahami tugas dari masing-masing kementerian di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang Bapak pimpin. Selain persoalan koordinasi yang semakin tidak jelas, munculnya banyak Satuan Tugas selain (menurut saya) membebani anggaran negara, juga membuat rakyat seperti saya ini semakin bingung dan bertanya: mau dibawa ke mana sebenarnya negara ini?

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, persoalan yang membuat saya sama sekali tidak paham adalah munculnya berbagai kebijakan para menteri yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan energi di Republik ini. Untuk itu izinkan saya bertanya langsung kepada Bapak Presiden tentang beberapa hal di bawah ini:

Pertama terkait dengan pembangunan listrik 10.000 MW tahap I, yang dibangun atas bantuan Pemerintah China, menurut Menteri ESDM sampai hari ini sudah selesai 20%. Apakah betul demikian Bapak Presiden? Setahu saya baru 2 pembangkit dalam program 10.000 MW tahap I yang  beroperasi (mohon maaf kalau salah), yaitu PLTU Labuan dan PLTU Rembang. Itu pun sering terhenti karena muncul masalah.

Kemudian apa betul proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap I ini menggunakan batubara, sebagai energi primernya, yang harus diimpor dari China? Mengapa tidak bisa menggunakan batubara yang ada di Indonesia? Apa betul sebagai penyandang dana, China patut diduga sengaja menggunakan pembangkit yang hanya bisa dihidupkan dengan batubara asal China? Sehingga Indonesia akan terus bergantung pada impor batubara dari China jika semua PLTU program 10.000 MW tahap I beroperasi? Kalau ini benar seharusnya Bapak Presiden bisa mengambil tindakan tegas, bukan?

Kedua, apa benar berbagai proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang menggunakan dana pinjaman dan perjanjian pinjaman dananya (loan agreement) sudah ditandatangani, harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena Menteri Keuangan minta agar studi kelayakan (feasibility study) proyek dikaji kembali? Misalnya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Ini berakibat para Dirjen tidak berani bertindak untuk proses penyerapan pinjamannya. Begitu pula untuk proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan sebagainya.

Kalau boleh, sebagai rakyat yang awam akan seluk beluk pembiayaan proyek infrastruktur ingin bertanya pada Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati: apa dasar dan pertimbangan Bapak SBY mengangkat seorang Menteri Keuangan? Saya sebagai rakyat biasa merasa heran. Apakah karena beliau seorang mantan banker maka semua proyek yang menggunakan dana APBN harus dikaji ulang studi kelayakannya meskipun telah dibuat dan disetujui sebelumnya?

Kalau loan agreementnya sudah ditandatangani dan proyek sudah berjalan, apakah proyeknya harus dihentikan karena menunggu kajian studi kelayakan yang baru? Apalagi sampai hari ini koordinasi antara Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pengalihan stadion sepak bola Lebak Bulus untuk depo MRT belum beres.

Setahu saya dan hampir semua masyakat Jakarta sudah paham bahwa fasilitas MRT tahap I akan selesai dan dapat digunakan pada bulan Nopember 2016. Begitu pula kereta api ke bandara Soekarno-Hatta sudah harus ada kemarin. Kalau pada kesempatan rapat koordinasi di kantor Wapres, Menteri Keuangan masih mempertanyakan dan minta dibuatkan studi kelayakan baru, rasanya beliau bukan seorang Menteri Keuangan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat.

Mohon maaf Bapak Presiden, ini pendapat saya pribadi yang kurang paham atas birokrasi dan persoalan pembiayaan proyek investasi. Ketiga, apakah benar kalau kebutuhan gas untuk PLTGU Muara Tawar milik PT PLN dikorbankan oleh Badan Pengelola (BP) Migas demi meningkatkan produksi minyak di lapangan Duri milik PT Chevron Pacific Indonesia? Mengapa hak rakyat untuk memperoleh listrik harus dikorbankan, Pak SBY? Apakah hasil peningkatan produksi minyak itu lebih penting dan menguntungkan bagi bangsa ini bukan hanya bagi para pencari rente sektor migas, dalam arti lebih mensejahterakan rakyat?

Selain itu apakah benar selain PT PLN, kebutuhan PT PGN juga ikut dikorbankan sehingga beberapa industri di sekitar Banten yang menjadi konsumen PT PGN harus mengurangi dan bahkan berhenti beroperasi? Kasihan para buruhnya Pak, berapa banyak buruh dan keluarganya yang akan kesulitan membeli nasi dan lauk untuk makan 3 x sehari kalau pabrik tempat mereka bekerja harus mengurangi buruh atau tutup karena minimnya pasokan energi.

Keempat, mengapa keputusan untuk pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah sangat lamban, Pak SBY? Saya sudah sejak tahun lalu selalu membayangkan, alangkah majunya negara ini kalau subsidi BBM dicabut atau dikurangi secara bertahap, kecuali untuk angkutan umum berplat nomor kuning. Saya membayangkan jika uang subsidi yang jumlahnya puluhan triliun per tahun itu digunakan untuk membangun infrastruktur seperti double atau triple track jaringan rel kereta api Jakarta-Surabaya, pasti arus barang dan orang di lintas Jawa akan sangat cepat. Begitu pula di beberapa pulau lainnya, seperti Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, andaikan dana subsidi BBM itu digunakan untuk membangun pembangkit listrik yang rata-rata biaya investasinya sebesar Rp 2 triliun/pembangkit, pastinya kita tidak akan menikmati listrik yang hidup secara bergilir dan harus mengemis ke investor China yang pada akhirnya patut diduga akan menyusahkan kita semua. Bukankah kita sebenarnya dapat swasembada listrik dengan sumber energi primer dari batubara atau panas bumi atau gas yang kita punyai, Pak?

Bapak Presiden SBY yang sangat saya hormati, Profesor Stiglitz pernah mengatakan jika sebuah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya tetapi bangsa tersebut memanfaatkannya atau menjualnya hanya sebagai bahan mentah, bukan bahan jadi maka bangsa tersebut secara perlahan tapi pasti akan menjadi bangsa yang miskin absolut. Apakah Bapak Presiden setuju dengan pendapat itu? Kalau saya setuju Pak karena saat ini Indonesia memang hanya menjual sumber daya alam mentah (seperti gas, batubara, sawit dll) demi pemenuhan target penerimaan APBN, bukan sebagai barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih bagi bangsa ini.

Demikian surat saya Pak SBY dan saya sebenarnya tidak ingin mengganggu Bapak Presiden dengan berbagai pertanyaan itu tetapi sudah lama saya bertanya kepada para Menteri di Kabinet yang Bapak pimpin, namun saya tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga saat ini saya merasa perlu dan terpaksa  bertanya kepada Bapak Presiden SBY secara langsung melalui surat ini. Salam hormat, Agus Pambagio (penduduk Jakarta pemegang KTP No 09.5407.190859.0028).


( disadur dari : detiknews.com )

PPP: Bubarkan Ahmadiyah, Pertahankan FPI

Partai Persatuan Pembangunan secara resmi meminta pemerintah mempertahankan organisasi massa Front Pembela Islam. Sebaliknya, PPP menuntut Jemaah Ahmadiyah yang justru dibubarkan.

"PPP tak setuju apabila FPI dibubarkan. FPI adalah aset bangsa. Pemerintah tidak akan tenang bekerja apabila FPI dibubarkan," kata Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.

Forum Umat Islam Ultimatum Pemerintah

Forum Umat Islam (FUI) mengancam pemerintah, jika sampai 1 Maret 2011 tidak membubarkan Ahmadiyah, massa FUI akan menginap di istana.

"Ahmadiyah dibubarkan atau istana yang dibubarkan," ujar Sekjen FUI, Muhamad Alkhathtath, usai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, Jumat, 18 Februari 2011.

Pemprov Riau Kritisi Larangan Kerabat Pejabat Ikut Pemilu Kada

Pemerintah Provinsi Riau menentang revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang majunya kerabat terdekat kepala pemerintah sedang menjabat untuk ikut pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).

Zulkarnain Kadir, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Pemerintah Provinsi Riau kemarin, Jumat (18/2), mengatakan revisi undang-undang tersebut mencederai hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. 

Pemerintah Benarkan Anggaran Pendidikan Dipotong untuk Pemilu Kada

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan membantah sudah ada pemotongan anggaran daerah yang sebenarnya untuk pendidikan dan kesehatan guna penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Ia pun memilih menggunakan kata 'diambil' daripada dipotong. 

Ahmadiyah Menolak Stigma Eksklusif

Malam ini Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ahmadiyah. Selain soal tragedi Cikeusik, dewan juga bicara dari hati ke hati dengan komunitas ini.

Kepada anggota dewan, Amir Jamaah Ahmadiyah, Abdul Basith menerangkan, di Indonesia Ahmadiyah berstatus sebagai badan hukum pada tahun 1953 yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman.