Perusahaan Hartati Kerap Danai Kampanye

Bupati Buol yang menjadi tersangka pada kasus dugaan suap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di kawasan Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu membantah tersangkut suap-menyuap. Melalui kuasa hukumnya, Amran berdalih bahwa uang dari PT Hardaya Inti Plantation (HIP) adalah dana bantuan kampanyenya di Pilkada Buol tahun 2012.

"Kalau hasil pemeriksaan, Pak Amran terima uang itu untuk bantuan pilkada, sekitar dua miliar," kata Kuasa Hukum Amran, Amat Ente Daim saat berkunjung ke KPK, Jakarta, Kamis (12/7).

Menakertrans Tegaskan soal Outsourcing Masih Dikaji

Ribuan buruh turun ke jalan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah masih mengkaji masalah tersebut, termasuk dengan pemerintah daerah. 

Menurutnya, selama belum ada keputusan, sistem kerja kontrak tetap berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku, Kamis (12/7).

"Menyangkut penghapusan, sebetulnya ini agenda nasional. Kita semua tidak ingin ada sistem outsourcing, tapi itu realitas yang harus bertahap kita atur, kita kelola. Apalagi UU 13 masih ada pasal dibolehkannya outsourcing. Karena itu, perubahan UU 13 menjadi agenda kita bersama untuk meletakkan pekerja outsourcing memiliki jaminan masa depan," jelasnya.

Tuntut Hapus Outsourcing, Buruh Akan Kepung Istana

Ribuan buruh mulai berdatangan di depan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka akan mengepung sejumlah obyek vital pemerintahan.

Para buruh yang tergabung dalam gerakan HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) yang terdiri dari beberapa elemen yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Garda Metal dan beberapa serikat buruh lainnya akan berunjuk rasa menuntut hak-hak mereka. Ada dua isu yang akan dikemukakan.

Inilah Beberapa Contoh Survei yang Tak Sesuai Kenyataan

Anomali dalam ilmu sosial. Begitulah penjelasan Denny JA atas fenomena hasil pemungutan suara dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Anomali, menurut pendiri lembaga riset dan konsultan politik Lingkaran Survei Indonesia (LSI), adalah hal yang biasa, walaupun anomali sendiri artinya adalah kejadian yang tak biasa.

Karena merupakan kejadian yang tak bias, kemunculan anomali hanya sesekali, dan jarang sekali. 

Sebelum pemungutan suara, semua lembaga survei politik memperkirakan bahwa Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memimpin perolehan suara. Sementara Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama diperkirakan akan berada di posisi kedua, jauh di belakang pasangan Foke-Nara. 

Parpol Jadi Anak Perusahaan Bandar

Rencana revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Pemilu Presiden harus mengatur pembatasan dana kampanye. Pasalnya, tinggal dua Undang-Undang itu yang dapat mencegah tindak pidana korupsi ke depan.
Hal itu dikatakan peneliti politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi saat diskusi "Kasus Korupsi Saling Sandera Parpol" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Saksi Sebut Ada Uang Lelah buat Anggota DPR di Proyek PON

Saksi kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau Diki Elfianto mengakui anggota DPR dari Partai Golkar juga meminta uang lelah atas proyek tersebut. 


"Selain anggota DPRD Riau, benar juga ada permintaan uang lelah oleh anggota DPR RI khususnya dari Golkar," kata Diki menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Krosbin Lumban Gaol di ruang persidangan, Kamis. 


Pernyataan itu diungkapkan Diki Elfianto yang sempat menjabat sebagai anggota komite konsorsium (KSO) proyek Stadion Utama Riau di sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PON oleh terdakwa Rahmat Syahputra dan Eka Dharma Putra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis siang. 

Partai Demokrat Ogah Dikaitkan dengan Kasus Hartati Murdaya

Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan pencegahan ke luar negeri terhadap pengusaha Siti Hartati Murdaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan masalah partai. Meskipun, Siti Hartati Murdaya adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. 


“Ini bukan masalah partai tapi masalah usahanya. Harus dilihat secara bijaksana oleh masyarakatnya,” kata Nurhayati di Gedung DPR di  Jakarta Pusat, Kamis ( 5/7). 


Ia menerangkan, sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Hartati memang memiliki latar belakang pengusaha. Nurhayati mengatakan masyarakat harus harus melihat secara jernih kalau kasus yang menimpa Hartati adalah dalam posisi sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation. 


Lalu, apakah status itu akan memengaruhi citra Partai Demokrat? Nurhayati menganggap pengaruh itu merupakan konsekuensi. “Kalau dihubungkan pasti akan berpengaruh,” cetusnya. 


Sebelumnya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah pemilik PT Hardaya Inti Plantation Siti Hartati Murdaya untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Demokrat Minta Fadel Muhammad Ditahan

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Hukum Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Tinggi Gorontalo segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran APBD Provinsi Gorontalo 2001 Fadel Muhammad.

Menurutnya, pihak Kejaksaan tak perlu ragu lantaran posisi Fadel menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. "Jangan karena (Fadel) petinggi partai lalu tidak ditahan," kata Benny saat dihubungi wartawan, Kamis (5/7).

Dua Kali KPU Lakukan Kecurangan yang Membuat SBY Menang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituduh melakukan kecurangan sistem Informasi Teknologi (IT) dalam dua kali Pilpres, yakni 2004 dan 2009. Ini menyebabkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali menjadi pemenang dalam Pilpres.

Demikian disampaikan aktivis 77/78 Indro Tjahjono di Rumah Perubahan Jalan Gajah Mada, Jakarta, Selasa (03/07).

"Saya ikut terlibat dalam kecurangan oleh sistem Informasi Teknologi (IT) yang sistemnya dikendalikan oleh KPU. Sistem kecurangan IT sempat terjadi di zaman Orde Baru dan kini kembali terjadi di era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan SBY," katanya.

Golkar Yakin Lapindo tak Ganggu Elektabilitas Ical

Partai Golkar yakin kasus Lapindo yang menyeret nama Aburizal Bakrie atau Ical tak mengganggu elektabilitas Ical sebagai calon presiden 2014. 

"Golkar dengan yakin bahwa Lapindo tidak akan mempengaruhi Ical. Bahkan menurut saya, elektabilitas Ical akan semakin meningkat dengan kasus itu," ujar Wakil Sekjen Golkar Leo Nababan, di Jakarta, Selasa (3/7). 

Leo mengatakan bahwa hal tersebut tergantung sudut pandang melihat kasus tersebut. Dia yakin bahwa Lapindo akan semakin mempopulerkan nama Ical. 

"Elektabilitas Ical saat ini sudah masuk dalam tiga besar. Makanya, Golkar mencalonkannya sebagai calon presiden. Kami yakin, elektabilitasnya akan semakin meningkat menjelang 2014," tegasnya. 

Besok Kembali Diperiksa KPK, Anas Segera Jadi Tersangka?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pada Rabu (4/7) besok.

Anas akan kembali dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi pembangunan proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Betul, yang bersangkutan (Anas) akan kita panggil besok untuk dimintai keterangan terkait kasus Hambalang," kata juru bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (3/7).

ICW: Kemenag Tertutup, Hanya Mereka dan Tuhan yang Tahu Pengelolaan Keuangannya

Korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama jadi pemberitaan heboh dua hari ini. Namun, bagi penggiat anti korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), bau korupsi di Kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu bukanlah hal yang baru. "ICW sudah sering melaporkan beberapa korupsi di Kementerian Agama, misalnya korupsi penyelenggaraan Haji," aku Badan Pekerja ICW, Ade Irawan kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta (Sabtu, 23/6). Menurut Ade, Kementerian Agama sangat tertutup dalam pengelolaan keuangan. Korupsi sangat rawan terjadi terutama dalam proyek pengadaan barang dan jasa. "Di Kementerian Agama pengelolaan dana dan keuangan, termasuk pengadaan, hanya mereka dan Allah SWT yang tahu,"