Tuduhan Korupsi Jadi Subversif Gaya Baru

Maraknya korupsi dan kebencian masyarakat atas tindak pidana tersebut dituding telah dimanfaatkan untuk menghancurkan lawan politik pemerintah.

Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut tuduhan korupsi tidak ada bedanya dengan tuduhan subversif yang dikenakan pemerintahan Soeharto pada lawan politiknya. 

Bambang Soesatyo Duga Presiden Berperan Gagalkan Hak Angket

Penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Anggapan tersebut diungkap anggota Komisi III Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

"Citra bad governance pemerintahan SBY semakin kuat. Gugurnya usul hak angket pajak DPR dalam sidang paripurna menjadi bukti paling nyata tidak adanya kemauan politik Presiden memberantas modus korupsi paling massif oleh mafia pajak," ungkap Bambang dalam pesan singkat yang diterima mediaindonesia.com, Minggu (27/2). 

Dipo Alam Digugat Rp 101 Triliun

Pernyataan boikot media yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya dilaporkan pidana oleh Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat ( 25/2/2011 ), dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun. 

Asal Jujur, ITB Bisa Subsidi 100 Persen

Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan berbagai skema keringanan pembayaran biaya pendidikan selama berkuliah meski pernah menyebut bahwa biaya untuk masuk ITB di tahun 2011 mencapai Rp 55 juta per tahun. Sebaliknya, kejujuran dari orang tua mahasiswa juga dituntut agar subsidi bisa tepat sasaran.

Menurut Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Informasi, dan Kemitraan, Hasanudin Zainal Abidin, Jumat (25/2/2011), pihaknya ingin mengawali tumbuhnya mental kejujuran dan pembangunan karakter mahasiswa sejak mereka mendaftar masuk ITB.

Kami Harus Mencari Orang Seperti JK

Sudah lebih dari enam tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara Indonesia. Selama itu pula, pers diakui terus memberikan kritik kepada pemerintahan SBY.

"Kami membongkar isu-isu persoalan rakyat, seperti Ujian Nasional, kenaikan harga BBM, Pansus Beras di DPR dan sebagainya," kata Direktur Pemberitaan dan Program MetroTV, Suryopratomo, di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Buyung Sangat Kecewa pada Dipo Alam

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengaku sangat malu dan kecewa sekali atas pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengancam memboikot media yang menyerang pemerintah.

"Saya malu sedih dan kecewa berat atas pernyataan Dipo Alam tersebut," kata pengacara senior Adnan Buyung Nasution usai memberikan pandangan atas RUU Keistimewaan DIY di Komisi II DPR Senayan, Jakarta, Kamis.

Inilah Pasal yang Dikenakan Menjerat Dipo Alam

SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam akhirnya dilaporkan Media Indonesia dan Metro TV ke Mabes Polri, Sabtu (26/2). Tindakan ini dilakukan karena hingga tenggang waktu 3x24 jam, mantan aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang diajukan Media Indonesia danMetro TV.

Berikut ini, isi lengkap laporan dugaan tindak pidana yang diajukan Media Indonesia danMetro TV:

Jakarta, 25 Februari 2011 
No.369/OCK.II/2011

Kepada Yth.
Komisaris Jenderal Pol.Dr.Ito Sumardi 
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara R.I.
Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara R.I.
Jalan Trunojoyo No.3-Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

"Nyanyian" Nurdin Turun Pun Berkumandang di Anfield

Keinginan para pencinta sepak bola agar terjadi revolusi di tubuh PSSI tidak hanya disuarakan di Indonesia. Di luar negeri pun, "nyanyian" agar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid lengser dari kursi kepemimpinan juga dikumandangkan, seperti yang terjadi di Stadion Anfield, markas klub raksasa Inggris, Liverpool.

Seperti yang disampaikan seorang mahasiswa di London, Alfi Pangest, yang merupakanKompasianer, ia dan rekan-rekannya membentangkan spanduk "Nurdin Halid You'll Never Walk Again" saat menyaksikan duel Liverpool versus Sparta Praha di ajang Liga Europa, Jumat (25/2/2011) dini hari WIB. Inti tulisan ini jelas bahwa masyarakat Indonesia di luar negeri pun menuntut perubahan di PSSI.

Sayang, pesan tersebut, yang ingin disampaikan kepada dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, tidak tersampaikan lewat layar televisi. Pasalnya, tak satu pun kamera wartawan asing yang mengambil gambar spanduk itu. Namun menurut Alfi, hal tersebut patut diapresiasi, dan mereka bersedia melakukannya pada pertandingan-pertandingan lain di Inggris.

( disadur dari : kompas.com )

Khadafy seperti Hitler dan Pol Pot

Duta Besar Libya untuk PBB, Abdurrahman Shalgam, yang merupakan salah satu teman lama Kolonel Khadafy, mencela pemimpin Libya itu, Jumat (25/2/2011) malam waktu setempat, dan mendesak dunia untuk menghukum dia.

Shalgam, seorang sekutu Khadafy sejak keduanya masih sebagai pemuda radikal pada akhir tahun 1950-an, membandingkan tindakan Khadafy dengan orang-orang seperti Pol Pot dan Hitler. Shalgam, yang selama ini setia kepada Khadafy, kini mendukung para pengunjuk rasa di Tripoli.

Dewan Dukung Pembatasan BBM Subsidi Ditunda

Komisi VII DPR yang membidangi energi mendukung usulan Pemerintah agar program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2011 ditunda.

Pasalnya, Pemerintah mesti memantau kondisi ekonomi global saat ini yang ditandai dengan melambungnya harga minyak mentah dan nilai pangan.