Ibas Bakal Lamar Putri Hatta Rajasa?

Kabar kedekatan Sekjen Partai Demokrat yang juga putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dengan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa/Ketua Umum DPP PAN, Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya), kembali merebak. Kedekatan keduanya berembus sejak tahun 2009. Kala itu, istri Hatta, Oktinawati Ulfa Dariah Rajasa (Okke), mengakui, putrinya dan Ibas memang berteman.

Pemerintah Akan Ajukan Keberatan pada China

Pemerintah Indonesia gerah lantaran ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) memicu praktik dumping. Alhasil, pemerintah akan mengajukan keberatan atas persoalan itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah meminta tim anti dumping lintas kementerian segera bergerak menyelidiki praktek dumping itu. "Kalau memang ditemukan dumping ataupun ditemukan ketidakadilan di dalam perdagangan maka kita bisa komplain ke sana," ujar Hatta usai rapat terbatas penyelenggaraan KTT ASEAN di kantor Wakil Presiden, Kamis (24/3/2011).

Tyasno: Kata "Kudeta" Menyesatkan

Nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, masuk dalam daftar susunan Dewan Revolusi Islam (DRI) yang disebut-sebut akan melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan SBY, yang digalang oleh sejumlah jenderal purnawirawan. Tyasno mengatakan, kata "kudeta" menyesatkan. Meski kecewa dan mengharapkan perubahan, namun kudeta bukan menjadi pilihan.

"Kata-kata kudeta bisa menyesatkan. Berlebihan. Kita proporsional lah, bahwa kami menginginkan perubahan, ya," kata Tyasno, saat dihubungiKompas.com, Kamis (24/3/2011) sore.

Mengenai tercantumnya sejumlah nama jenderal purnawirawan dalam daftar DRI yang beredar, ia mengaku tidak tahu sama sekali. "Saya tidak tahu menahu tentang adanya DRI. Saya tidak mengerti dan tidak pernah dihubungi juga. Kalau nama saya tercantum, itu tanpa sepengetahuan saya," ujarnya.
Ia juga membantah sinyalemen yang dilansir sebuah media bahwa para jenderal purnawirawan berada di belakang aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY, kata Tyasno, sudah disampaikan melalui saluran yang semestinya. Baik kepada Presiden SBY, maupun jenderal purnawirawan lain yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya tidak mengerti, kenapa diisukan merancang kerusuhan di Cikeusik, Temanggung dan sebagainya, tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu fitnah saja," kata Tyasno.

"Sekali lagi, bukan kudeta. Tetapi, ingat bahwa Presiden dan pemerintah itu mendapat mandat dari rakyat. Kalau rakyat ternyata disengsarakan, rakyat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban," tegasnya.

Isu kudeta merebak dalam dua hari terakhir setelah Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al-Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al-Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah.

Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

( disadur dari : kompas.com )

Pengamat: Mau Kudeta Pakai Apa?

Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari

Anggota DPR: Kudeta SBY Hanya Dongeng

Anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, meragukan kabar upaya penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebutkan ingin dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Bahkan, dia menilai bahwa penggulingan Presiden oleh purnawirawan merupakan hal yang mustahil.

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

Purnawirawan Kecewa pada SBY, tetapi..

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, para jenderal purnawirawan TNI memang merasakan kekecewaan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terungkap dalam pertemuan para purnawirawan yang sering berkumpul di rumah mantan Komandan Satuan 81 Kopassus/Detasemen 81 Antiteror TNI Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Corruption Allegations Against Yudhoyono

SELAIN The Age, koran Australia lainnya Sydney Morning Herald, juga menulis berita tuduhan korupsi terhadap Presiden SBY dengan judulCorruption allegations against Yudhoyono. Berita yang bersumber dari bocoran WikiLeaks itu ditampilkan di halaman utama. Berikut kutipan beritanya.

KABEL diplomatik rahasia AS telah menyebutkan bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merusak reputasi internasionalnya sebagai sosok reformis dan politikus bersih. 

Tak Jadi Mengeluarkan Golkar, Gelar “Si Raja Sambal” Semakin Pasti

Hari ini (8/3) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah pertemuan empat mata antara SBY dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, diumumkan bahwa SBY batal mengeluarkan Golkar dari koalisi.

Dengan demikian analisa saya yang mengatakan bahwa SBY yang balik digertak Golkar, akan ciut nyalinya, dan akan dengan muka tebal melupakan ancamannya serta menjilat ludahnya kembali (untuk mengeluarkan Golkar dari koalisi) adalah benar.

Koalisi di Indonesia Aneh

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, koalisi antarpartai masih sangat labil karena beberapa partai bisa mengubah sikap sesuai isu dan kepentingan. Kondisi itu memunculkan ketidakpastian politik yang membuat pemerintah sulit mengambil keputusan strategis dengan cepat dan tegas.

Menurut dia, sistem koalisi yang tercipta pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan anomali atau keanehan politik. Dalam fatsun politik umum, dukungan partai-partai koalisi tak hanya berlangsung di kabinet, melainkan juga dalam parlemen.

Janji Pemerintah dan Harapan Rakyat

Menteri berganti menteri, program berganti program. Namun tetap banyak masyarakat kurang mendapat manfaatnya. Yang ada cuma menyisakan berbagai persoalan.

Permasalahan itu di antaranya transportasi yang buruk, kemacetan tak berkepanjangan, sekolah rusak, pendidikan yang selalu terpinggirkan, gagal panen dan banyak lagi persoalan lain.

Jadi untuk siapa jabatan menteri itu? Jika tak ada aral melintang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pergantian menteri meski baru dua tahun bekerja. Apapun itu, semua tentu berharap menteri yang baru memberi manfaat buat rakyat


( disadur dari : liputan6.com )