Komitmen Pemerintah Baru Sebatas Retorika

Pengamat kebijakan publik Dani Setiawan menilai komitmen pemerintah untuk memberantas kasus-kasus mafia dan penyelewengan pajak masih jauh dari kenyataan. Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas kasus pajak terkesan hanya hanya menjadi komoditas pencitraan semata.

"Pemerintah sebenarnya peluang untuk memberantas kasus pajak yang jadi gunung es melalui kasus Gayus Tambunan sebagai pintu masuk. Sayang, kesempatan itu tidak dimanfaatkan SBY sehingga kian mencoreng citra pemerintah yang sudah kehabisan kepercayaan dan devisit legitimasi dari
rakyat," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/2). 
Ia meminta pemerintah tidak menyalahkan publik jika terus memojokkan pemerintah akibat tebang pilih dan melindungi orang-orang yang berkontribusi secara politik, namun bermasalah secara hukum.

Pemberantasan kasus pajak yang melibatkan pejabat tinggi nampaknya hanya menjadi bahan retorika saja. Sampai saat ini belum nampak tindakan serius untuk menuntaskannya. Hal ini bisa dilihat dari terkatung-katungnya pengungkapan kasus dugaan penyelewengan pajak yang melibatkan nama petinggi negara seperti kasus penyelewengan pajak Ancora Group yang dimiliki pejabat tinggi negara.

Dani yang juga Koordinator Koalisi anti utang (KAU) ini menyayangkan sikap Partai Demokrat
yang justru mencabut dukungan pengajuan hak angket. Pencabutan ini jadi tanda tanya besar, jangan-jangan Partai Demokrat punya konflik kepentingan dan tersandera oleh para pengemplang dan pejabat yang terseret kasus pajak.

Menanggapi hal tersebut, inisiator Pansus hak angket mafia pajak, Lily Wahid menyatakan lambannya penanganan kasus ini menjadikannya justru bola liar yang terus menggelinding panas. Sehingga, yang rugi pemerintah sendiri karena dianggap tebang pilih dan melindungi pejabat yang terlibat kasus pajak.

"Selama ini, keseriusan dari pemerintah yang jadi soal. Sebenarnya kalau ada keseriusan dari pemerintah untuk membongkar ini semua, pasti bisa. Dan bukan main yang akan terbongkar. Banyak pejabat di lembaga eksekutif yang terlibat nantinya," tutur Lily kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/2).


( disadur dari : mediaindonesia.com )