Boikot Media Cermin Kekerdilan Politik Dipo Alam

Cendikiawan dan tokoh agama menilai penyataan Sekretaris Negara Dipo Alam yang merespons kritik media terhadap pemerintah dengan aksi boikot, merupakan sebuah komunikasi politik yang keliru.

Din Syamsudin, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, menilai tindakan yang diambil Dipo merupakan sebuah sikap kekerdilan politik, sekaligus benih otoriterisme khas Orde Baru. Ia menilai boikot yang dilakukan oleh Dipo Alam hanya usaha untuk merebut hati Presiden SBY. 

'Metro TV' dan 'Media Indonesia' Somasi Dipo Alam

Metro TV dan Harian Media Indonesia mengajukan somasi terhadap Sekretaris Kabinet (Sekab) Dipo Alam, terkait pernyataannya yang memboikot kedua media massa tersebut.

Somasi diajulkan oleh penasihat hukum kedua media, OC Kaligis, Rabu (23/2). Kaligis meminta Dipo Alam agar mengakui kesalahan yang telah membungkam pers dan harus segera mencabut pernyataannya yang menekan pers dan menutup informasi terhadap pers. 

Ajakan "Revolusi Melati" Meluas

Gairah rakyat China untuk menjadi lebih baik kembali membuncah saat seruan "Revolusi Melati" kembali menjadi pesan di situs boxun.com. Situs itu minta agar tekanan kepada pemerintah lebih transparan dan menjamin kebebasan berpendapat.

Pembatasan BBM, Uji Coba atau Coba-coba ?

Uji coba pembatasan bahan bakar minyak (BBM) hari ini rupanya hanya dijalankan untuk menempel stiker. Tidak ada upaya pembatasan ataupun pengawasan dari pihak terkait untuk mensimulasikan secara riil kebijakan yang secara resmi akan dijalankan di bulan April tersebut.

Dipo Alam Terindikasi Melanggar Prinsip Pers Profesional

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot pemasangan iklan di beberapa media nasional mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip pers profesional. Pemerintah hanya berharap pemberitaan positif terhadap kinerja mereka.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menunjukkan sikap antikritik dengan pernyataan pemboikotan pemasangan iklan terhadap beberapa media nasional yang kritis terhadap pemerintah. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan pernyataan Dipo Alam menimbulkan dugaan bahwa pemerintah hanya berharap pemberitaan positif saja. 

Selama Timur Menjabat Kapolri, Intensitas Kekerasan Meningkat

Selama masa kepemimpinan Kapolri Timur Pradopo, terjadi peningkatan intensitas kekerasan secara tajam. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial, Poengky Indarti, di kantornya, Jakarta, Senin (21/2).

Imparsial menilai, dalam 100 hari masa kerjanya, Timur Pradopo tidak memberikan kontribusi positif. Timur juga dinilai gagal menjalankan 10 program penting yang ia janjikan saat dilantik Oktober 2010 silam. 

Hasyim Muzadi: Bubarkan Ahmadiyah, bukan FPI

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah, bukan justru membubarkan Front Pembela Islam.

"Ahmadiyah sudah semakin meresahkan masyarakat, karena ajarannya sangat menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, yakni Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad," katanya di Surabaya, Selasa (22/2).

Ia mengatakan hal itu di sela seminar memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-88 NU yang menampilkan Anas Urbaningrum (Demokrat), Aburizal Bakrie (Golkar), KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Ja'far Umar Thalib (Laskar Aswaja). 

Tak Pantas Dipo Mengancam Media

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menyatakan, pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang bahwa seolah media bisa dibungkam daya kritisnya kalau dapat iklan sangat melecehkan institusi media.

Mahfud: Saya Sedih Dengar Itu

Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang boikot media yang kritis terhadap pemerintah pada 21 Februari lalu menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD.

Mahfud menyatakan kesedihannya mendengar informasi seputar pernyataan Sekretaris Kabinet itu. Apalagi, lanjutnya, kebebasan untuk pers sangat diperjuangkan.

Ngotot Batasi BBM Demi Pencitraan?

Pemerintah bersikeras pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus diberlakukan tahun 2011 ini. Kebijakan akan diberlakukan dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) terlebih dulu mulai April nanti. Selanjutnya pada 2013 diharapkan kebijakan ini sudah berlaku di seluruh Indonesia. 

Dengan diberlakukannya pembatasan BBM ini, maka semua kendaraan roda empat berpelat hitam dan merah akan dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi yakni premium dan solar. Hanya kendaraan roda dua, roda tiga, angkutan umum, yang masih diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.