Perusahaan Hartati Kerap Danai Kampanye

Bupati Buol yang menjadi tersangka pada kasus dugaan suap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di kawasan Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu membantah tersangkut suap-menyuap. Melalui kuasa hukumnya, Amran berdalih bahwa uang dari PT Hardaya Inti Plantation (HIP) adalah dana bantuan kampanyenya di Pilkada Buol tahun 2012.

"Kalau hasil pemeriksaan, Pak Amran terima uang itu untuk bantuan pilkada, sekitar dua miliar," kata Kuasa Hukum Amran, Amat Ente Daim saat berkunjung ke KPK, Jakarta, Kamis (12/7).

Menakertrans Tegaskan soal Outsourcing Masih Dikaji

Ribuan buruh turun ke jalan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak (outsourcing). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah masih mengkaji masalah tersebut, termasuk dengan pemerintah daerah. 

Menurutnya, selama belum ada keputusan, sistem kerja kontrak tetap berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku, Kamis (12/7).

"Menyangkut penghapusan, sebetulnya ini agenda nasional. Kita semua tidak ingin ada sistem outsourcing, tapi itu realitas yang harus bertahap kita atur, kita kelola. Apalagi UU 13 masih ada pasal dibolehkannya outsourcing. Karena itu, perubahan UU 13 menjadi agenda kita bersama untuk meletakkan pekerja outsourcing memiliki jaminan masa depan," jelasnya.

Tuntut Hapus Outsourcing, Buruh Akan Kepung Istana

Ribuan buruh mulai berdatangan di depan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka akan mengepung sejumlah obyek vital pemerintahan.

Para buruh yang tergabung dalam gerakan HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) yang terdiri dari beberapa elemen yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Garda Metal dan beberapa serikat buruh lainnya akan berunjuk rasa menuntut hak-hak mereka. Ada dua isu yang akan dikemukakan.

Inilah Beberapa Contoh Survei yang Tak Sesuai Kenyataan

Anomali dalam ilmu sosial. Begitulah penjelasan Denny JA atas fenomena hasil pemungutan suara dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Anomali, menurut pendiri lembaga riset dan konsultan politik Lingkaran Survei Indonesia (LSI), adalah hal yang biasa, walaupun anomali sendiri artinya adalah kejadian yang tak biasa.

Karena merupakan kejadian yang tak bias, kemunculan anomali hanya sesekali, dan jarang sekali. 

Sebelum pemungutan suara, semua lembaga survei politik memperkirakan bahwa Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memimpin perolehan suara. Sementara Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama diperkirakan akan berada di posisi kedua, jauh di belakang pasangan Foke-Nara. 

Parpol Jadi Anak Perusahaan Bandar

Rencana revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Pemilu Presiden harus mengatur pembatasan dana kampanye. Pasalnya, tinggal dua Undang-Undang itu yang dapat mencegah tindak pidana korupsi ke depan.
Hal itu dikatakan peneliti politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi saat diskusi "Kasus Korupsi Saling Sandera Parpol" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Saksi Sebut Ada Uang Lelah buat Anggota DPR di Proyek PON

Saksi kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau Diki Elfianto mengakui anggota DPR dari Partai Golkar juga meminta uang lelah atas proyek tersebut. 


"Selain anggota DPRD Riau, benar juga ada permintaan uang lelah oleh anggota DPR RI khususnya dari Golkar," kata Diki menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Krosbin Lumban Gaol di ruang persidangan, Kamis. 


Pernyataan itu diungkapkan Diki Elfianto yang sempat menjabat sebagai anggota komite konsorsium (KSO) proyek Stadion Utama Riau di sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PON oleh terdakwa Rahmat Syahputra dan Eka Dharma Putra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis siang. 

Partai Demokrat Ogah Dikaitkan dengan Kasus Hartati Murdaya

Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan pencegahan ke luar negeri terhadap pengusaha Siti Hartati Murdaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan masalah partai. Meskipun, Siti Hartati Murdaya adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. 


“Ini bukan masalah partai tapi masalah usahanya. Harus dilihat secara bijaksana oleh masyarakatnya,” kata Nurhayati di Gedung DPR di  Jakarta Pusat, Kamis ( 5/7). 


Ia menerangkan, sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Hartati memang memiliki latar belakang pengusaha. Nurhayati mengatakan masyarakat harus harus melihat secara jernih kalau kasus yang menimpa Hartati adalah dalam posisi sebagai pemilik PT Hardaya Inti Plantation. 


Lalu, apakah status itu akan memengaruhi citra Partai Demokrat? Nurhayati menganggap pengaruh itu merupakan konsekuensi. “Kalau dihubungkan pasti akan berpengaruh,” cetusnya. 


Sebelumnya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah pemilik PT Hardaya Inti Plantation Siti Hartati Murdaya untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Demokrat Minta Fadel Muhammad Ditahan

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Hukum Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Tinggi Gorontalo segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi dana sisa lebih penggunaan anggaran APBD Provinsi Gorontalo 2001 Fadel Muhammad.

Menurutnya, pihak Kejaksaan tak perlu ragu lantaran posisi Fadel menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. "Jangan karena (Fadel) petinggi partai lalu tidak ditahan," kata Benny saat dihubungi wartawan, Kamis (5/7).

Dua Kali KPU Lakukan Kecurangan yang Membuat SBY Menang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituduh melakukan kecurangan sistem Informasi Teknologi (IT) dalam dua kali Pilpres, yakni 2004 dan 2009. Ini menyebabkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali menjadi pemenang dalam Pilpres.

Demikian disampaikan aktivis 77/78 Indro Tjahjono di Rumah Perubahan Jalan Gajah Mada, Jakarta, Selasa (03/07).

"Saya ikut terlibat dalam kecurangan oleh sistem Informasi Teknologi (IT) yang sistemnya dikendalikan oleh KPU. Sistem kecurangan IT sempat terjadi di zaman Orde Baru dan kini kembali terjadi di era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan SBY," katanya.

Golkar Yakin Lapindo tak Ganggu Elektabilitas Ical

Partai Golkar yakin kasus Lapindo yang menyeret nama Aburizal Bakrie atau Ical tak mengganggu elektabilitas Ical sebagai calon presiden 2014. 

"Golkar dengan yakin bahwa Lapindo tidak akan mempengaruhi Ical. Bahkan menurut saya, elektabilitas Ical akan semakin meningkat dengan kasus itu," ujar Wakil Sekjen Golkar Leo Nababan, di Jakarta, Selasa (3/7). 

Leo mengatakan bahwa hal tersebut tergantung sudut pandang melihat kasus tersebut. Dia yakin bahwa Lapindo akan semakin mempopulerkan nama Ical. 

"Elektabilitas Ical saat ini sudah masuk dalam tiga besar. Makanya, Golkar mencalonkannya sebagai calon presiden. Kami yakin, elektabilitasnya akan semakin meningkat menjelang 2014," tegasnya. 

Besok Kembali Diperiksa KPK, Anas Segera Jadi Tersangka?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pada Rabu (4/7) besok.

Anas akan kembali dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi pembangunan proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Betul, yang bersangkutan (Anas) akan kita panggil besok untuk dimintai keterangan terkait kasus Hambalang," kata juru bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (3/7).

ICW: Kemenag Tertutup, Hanya Mereka dan Tuhan yang Tahu Pengelolaan Keuangannya

Korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama jadi pemberitaan heboh dua hari ini. Namun, bagi penggiat anti korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), bau korupsi di Kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu bukanlah hal yang baru. "ICW sudah sering melaporkan beberapa korupsi di Kementerian Agama, misalnya korupsi penyelenggaraan Haji," aku Badan Pekerja ICW, Ade Irawan kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta (Sabtu, 23/6). Menurut Ade, Kementerian Agama sangat tertutup dalam pengelolaan keuangan. Korupsi sangat rawan terjadi terutama dalam proyek pengadaan barang dan jasa. "Di Kementerian Agama pengelolaan dana dan keuangan, termasuk pengadaan, hanya mereka dan Allah SWT yang tahu,"

Kalau Kau Buka, Jadi Pahlawan Kau, Gayus...

Mantan pegawai penelaah keberatan pajak yang terjerat kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang, Gayus Halomoan Tambunan, memenuhi permintaan Panja Mafia Pajak Komisi III untuk hadir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/7/2011). Gayus yang ditemani kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, diminta Panja untuk membuka semua penyimpangan dalam sistem perpajakan yang ia ketahui. Panja menilai, Gayus terlalu lugu.

Presiden Pidato, Nahdliyin Bubar

Lebih dari separuh Nahdliyin yang mengikuti Peringatan Hari Lahir ke-85 Nadhlatul Ulama meninggalkan stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/7/2011). Hal ini terjadi beberapa saat sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato pada hari jadi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Pantauan Kompas.com, Nahdliyin yang menempati kursi di sektor 5 hingga 19 kosong selepas pukul 12.00. Padahal, pada saat pembukaan, hampir seluruh kursi di stadion utama tersebut penuh.

Presiden, didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, tiba di lokasi acara sejak pukul 13.00. Namun, Presiden baru menyampaikan pudato pada pukul 14.00. Ketua Panitia Harlah ke-85 NUH As'ad Said Ali sampai menjelaskan kepada Presiden bahwa awalnya stadion terisi penuh oleh para warga Nadhliyin. Namun, menjelang tengah hari, sebagian besar Nahdliyin meninggalkan tempat.

Pada awal acara, panitia menginformasikan bahwa peringatan hari lahir ini dihadiri tak kurang sekitar 150 ribu orang. Dikatakan, warga NU yang tidak dapat menghadiri acara puncak di Gelora Bung Karno tidak perlu khawatir karena masih dapat mengikutinya melalui siaran langsung oleh TVRI dan Metro TV.

"Bagi warga NU yang tidak dapat mengikuti acara, silakan mengikuti puncak acaranya melalui siaran langsung agar dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh PBNU dan Presiden kepada seluruh warga NU," kata H Anis Ilahi, Koordinator Tim media dalam rilisnya.

Acara yang dimulai pukul 10.00 tersebut dibuka dengan pertunjukan musik dari Hadrah Massal, gambus kolaborasi orkestra, Musik Religi, Tari Religi. Selanjutnya, pukul 12 ada atraksi dari Banser, Pagarnusa, Drumband, Barongsai, dan budaya Budaya Nusantara lalu diterukan dengan dzikir bersama yang akan dipimpin oleh para kiai.

Nazaruddin Kembali Muncul, Apa Katanya?

 Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berbicara di media dalam wawancaranya denganMetro TV, Selasa (19/7/2011) petang. Nazaruddin, dalam sejumlah pernyataannya, menunjukkan bahwa ia masih berada di luar negeri. Ia mengajukan sejumlah syarat untuk kembali ke Tanah Air. Salah satunya, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima aliran dana "haram".

"Kalau ada bukti bahwa ada aliran uang ke saya, saya akan kembali ke Indonesia," kata Nazaruddin dalam wawancara tersebut.

Hal lainnya, seperti pernah diungkapkan kepada sejumlah media, Nazaruddin kembali menguak adanya permainan dalam sejumlah proyek di pemerintahan oleh para elite Demokrat. Ia banyak mengungkap aliran uang kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Puluhan miliar, kata Nazaruddin, digelontorkan untuk pemenangan Anas.

"Dari proyek Ambalat, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. Dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani. Dan, Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas," papar anggota Komisi VII DPR itu.

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. "Semua tahu, uangnya dari proyek mana, dari siapa ngambil-nya," ujar Nazaruddin.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada 23 Mei 2011, Nazaruddin kerap memberikan kejutan melalui pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan melalui pesan BlackBerry Messenger kepada sejumlah wartawan. Kini, ia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Statusnya sebagai kader Demokrat juga telah resmi lepas setelah ia mendapatkan peringatan ketiga dan dipecat dari partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Waduh, 11.800 Rumah di Klaten tidak Layak Huni

Sekitar 11.800 rumah atau 4% dari 294.915 rumah penduduk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tidak layak huni. Pemerintah daerah akan membantu perbaikan rumah warga miskin itu secara bertahap. 

Untuk penanganan rumah tak layak huni itu, Bupati Sunarno menjelaskan ada bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, APBD II Klaten juga selalu menganggarkan untuk program perbaikan rumah di perdesaan itu. 

"Penanganan masalah rumah tak layak huni itu akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai dalam lima tahun mendatang," katanya, saat dimintai konfirmasi,di Klaten, Selasa (19/7). 

Selain rumah tak layak huni, lanjut Sunarno, pemerintah kabupaten juga masih dihadapkan pada masalah rumah tangga yang belum bersanitasi. Jumlah itu mencapai 39,40% dari total 294.915 rumah tangga di Klaten. 

Penataan dan pengelolaan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang toto titi tentrem kertoraharjo sesuai visi bupati.

Panja Mafia Pemilu Mulai Curigai Polri

Keinginan anggota Panja Mafia Pemilu untuk menemui Masyhuri Hasan di Mabes Polri. hari Rabu (20/7) ini, harus kandas tanpa alasan yang jelas. 

Hal ini membuat anggota panja Mafia Pemilu curiga akan adanya agenda terselubung yang pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu legislatif. 

"Saya sangat menyesalkan pihak kepolisian yang tidak konsisten dengan apa yang sudah dijanjikannya. Rencana anggota panja mengunjungi MH (Masyhuri Hasan) di Mabes dibatalkan sepihak oleh Polri dengan alasan tidak jelas," ujar anggota Panja mafia Pemilu, Malik Harmain dalam pesan singkatnya kepadamediaindonesia.com, Jakarta, Rabu (20/7). 

Anggota DPR RI dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini semakin yakin dengan adanya agenda terselubung. 

"Saya makin yakin dengan keputusan Polri seperti ini ada agenda terselubung dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya Panja Mafia Pemilu ini," ujarnya. 

Malik berharap Polri mau menghargai DPR sebagai sesama lembaga negara. "Jangan sampai kami berpikir bahwa kepolisian sebagai alat penegak hukum ikut melindungi pelaku mafia pemilu," katanya.

Polri Tolak Izinkan Panja Periksa Masyhuri

Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu berencana menyambangi Mabes Polri untuk meminta keterangan mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi (MK), Masyhuri Hasan, Kamis (21/7). Namun, Polri belum memberikan izin kepada mereka.

Institusi itu memiliki penilaian sendiri tentang rencana panja tersebut. Menurut mereka, memeriksa adalah wewenang penyidik. 

"Status MasYhuri Hasan adalah tahanan penyidik. Tanggung jawab dan kewenangannya ada pada penyidik yang menanganinya," tulis Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ketut Untung Yoga Ana kepada Mediaindonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (20/7). 

Sebelumnya, panja berencana untuk menyambangi Mabes Polri guna meminta keterangan dari Masyhuri. Langkah ini diambil Panja karena lebih efektif untuk mengorek keterangan Masyhuri. Apalagi, saat ini mantan staf panitera MK itu telah dijadikan tersangka oleh penyidik Polri, sehingga informasi yang disampaikan tidak boleh dipublikasikan.

Rosa Akui Ada Aliran Dana ke Anas Urbaningrum

Terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan Mindo Rosalina Manulang membenarkan pernyataan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazarudin yang menyebutkan adanya aliran dana ke Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. 

"Memang ada," kata Rosa lirih seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (20/7). 

Namun saat ditanya besaran aliran dana yang diterima Anas, Rosa enggan berkomentar. Sama halnya dengan kliennya, kuasa hukumnya Djufri Taufik juga menolak untuk berkomentar. 

"Kita tidak akan tanggapi. Materi kita hanya sebatas Rosa temani Idris untuk memberi dana pemenangan kontrak wisma atlet," ujar Djufri

Pimpinan Ponpes Umar Bin Khattab Ditangkap

Kepolisian berhasil menangkap Ustaz Abrori, pimpinan Pondok Pesantren Umar Bin Khattab yang berlokasi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Jumat (15/7/2011). Abrori ditangkap di rumah orangtuanya di Desa Khananga, Kecamatan Bolo, NTB, sekitar pukul 12.30 WITA.

Yoga menjelaskan, Abrori diduga terlibat kasus meledaknya bom rakitan di dalam ponpes yang menewaskan Suryanto Abdullah alias Adnan Firdaus, pengurus ponpes. Dia juga diduga terlibat penusukan anggota Polsek Bolo.

Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Untung Yoga Ana melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat.

Yoga menjelaskan, Abrori diduga terlibat kasus meledaknya bom rakitan di dalam ponpes yang menewaskan Suryanto Abdullah alias Adnan Firdaus, pengurus ponpes. "Dia juga diduga terlibat penusukan anggota Polsek Bolo," kata Yoga.